Untuk membersihkan jalan Muktamar NU, kita perlu melakukan kajian kritis terhadap arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini, menengok kembali sejarah kemurnian Muktamar di masa awal, dan merumuskan ulang profil ideal pemimpin NU di masa depan.
Mengembalikan Khittah dan Menyongsong Kepemimpinan Mandiri
Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) sejatinya adalah forum permusyawaratan tertinggi yang sarat dengan nilai spiritual dan intelektual. Ia bukan sekadar arena pergantian pucuk pimpinan, melainkan majelis muhasabah (evaluasi) dan muwajjahah (pertemuan) para ulama untuk menavigasi arah umat. Namun, realitas kontemporer sering kali mempertontonkan dinamika Muktamar yang lebih menyerupai kongres partai politik, sarat dengan lobi transaksional, manuver kekuasaan, dan intervensi kepentingan jangka pendek.
Untuk “membersihkan jalan Muktamar NU”, kita perlu melakukan kajian kritis terhadap arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini, menengok kembali sejarah kemurnian Muktamar di masa awal, dan merumuskan ulang profil ideal pemimpin NU di masa depan.
Baca Juga: Menegaskan Kembali Pengertian Khittah NU
Dalam beberapa dekade terakhir, posisi PBNU kerap diwarnai oleh tarikan kepentingan politik praktis. Kendati NU secara institusional telah kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo 1984 (menegaskan diri sebagai jam’iyyah diniyah ijtimaiyyah atau organisasi sosial-keagamaan), godaan politik kekuasaan tetap merembes melalui aktor-aktor di dalamnya.
Kajian kritis menunjukkan bahwa ketika elite PBNU terafiliasi dengan partai politik, suara NU sebagai kompas moral bangsa sering kali melemah atau tereduksi menjadi stempel legitimasi bagi kekuasaan. Pragmatisme ini berdampak pada bergesernya fokus organisasi dari pemberdayaan akar rumput (pendidikan, ekonomi, kesehatan) menjadi negosiasi posisi publik.
Kritik terhadap Jalur Kaderisasi Badan Otonom (Banom): Sering kali, pimpinan PBNU lahir dari rahim Banom (seperti GP Ansor, PMII, IPNU) yang secara kultural dan historis telah banyak bersinggungan dengan dinamika politik praktis dan birokrasi negara. Meskipun kaderisasi Banom penting, pola kepemimpinan yang terbentuk kerap kali bersifat struktural-politis, mengadopsi gaya manajemen partai politik yang berorientasi pada kekuasaan (power-oriented). Hal ini menggerus pola hubungan organik kultural khas kiai-santri yang mengedepankan keteladanan dan keikhlasan (khidmah).
Baca Juga: Ada “Daging Babi” di Muktamar NU
Sejarah Muktamar Masa Awal: Bersih, Mandiri, dan Berorientasi Umat
Jika kita menengok masa awal berdirinya NU pada tahun 1926 hingga era 1930-an, Muktamar diselenggarakan dengan semangat yang murni untuk menjawab tantangan zaman, bukan untuk berebut jabatan. Muktamar-muktamar awal (seperti di Surabaya, Kediri, Semarang) didominasi oleh: 1) Bahtsul Masail: Pembahasan hukum Islam yang riil dihadapi masyarakat miskin, petani, dan kaum pribumi. 2) Kemandirian Ekonomi: Memperkuat pilar Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Saudagar) yang sebenarnya telah didirikan pada 1918 oleh KH. Wahab Chasbullah sebelum NU lahir.
Pada masa itu, tidak ada kampanye atau pengerahan massa untuk memilih Rais Aam atau Ketua Umum (Tanfidziyah). Jabatan dianggap sebagai amanah berat yang justru dihindari, bukan diperebutkan dengan ongkos politik tinggi.
Rekomendasi Kepemimpinan Ideal: Sintesis Pesantren, Profesional, dan Pengusaha
Untuk mengembalikan marwah PBNU, Muktamar mendatang perlu merekomendasikan kriteria kepemimpinan yang tegas. Ketua Umum PBNU idealnya tidak berasal dari kader struktural Banom yang sarat muatan politis dan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun.
Profil ideal pimpinan PBNU harus merepresentasikan semangat para pendiri (Muassis), yakni: a) Akar Pesantren yang Kuat; Memiliki sanad keilmuan dan moralitas yang jelas. Ini memastikan pemimpin NU tidak terlepas dari tradisi turats (kitab kuning) dan pemahaman Aswaja yang otentik. b) Profesional dan Pengusaha IndepeKuat; Mengapa pengusaha? Para pendiri NU adalah tokoh-tokoh mandiri secara finansial. Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari adalah petani kaya raya dan pedagang kuda yang sukses; KH. Wahab Chasbullah adalah inisiator Nahdlatut Tujjar.
Seorang pemimpin yang mandiri secara ekonomi tidak akan menjadikan PBNU sebagai lapangan pekerjaan atau instrumen untuk mencari kekayaan dan jabatan politik. Kemandirian ekonomi melahirkan kemerdekaan bersikap. Gagasan untuk membersihkan Muktamar dari niat duniawi sangat sejalan dengan teks-teks fundamental NU dan rujukan klasik Islam.
Diantara rujukan-rujukan klasik, dapat kita lihat antara lain:
- Muqaddimah Qanun Asasi NU; Ditulis langsung oleh KH. Hasyim Asy’ari, Qanun Asasi memberikan peringatan keras tentang bahaya perpecahan yang didasari oleh motif keduniawian: “Janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan janganlah kamu sekalian saling bermusuhan… karena sesungguhnya perpecahan itu adalah penyebab kelemahan, kekalahan, dan kegagalan di sepanjang zaman.” KH. Hasyim Asy’ari juga menegaskan pentingnya niat yang suci (ikhlas) dalam berjam’iyyah. Jika Muktamar dikotori oleh politik uang atau lobi-lobi transaksional, hal tersebut secara langsung melanggar amanat Qanun Asasi.
- Ihya Ulumuddin (Imam Al-Ghazali); Dalam bab Dzam al-Jah wa al-Riya’ (Tercelanya Cinta Kedudukan dan Pamer), Al-Ghazali memperingatkan bahwa Hubb al-Jah (cinta pangkat/jabatan) adalah akar dari segala kerusakan hati pemimpin. Perebutan kekuasaan di arena Muktamar adalah manifestasi dari Hubb al-Jah yang menghancurkan nilai khidmah (pengabdian).
- Al-Ahkam as-Sultaniyyah (Imam Al-Mawardi); Al-Mawardi mendefinisikan kepemimpinan (Imamah) sebagai institusi untuk “Hirasat ad-Din wa Siyasat ad-Dunya” (Menjaga agama dan mengatur urusan dunia). Jika pemimpin NU dipilih dari politisi yang terbiasa menggunakan “agama untuk mengatur urusan dunianya” (demi kekuasaan), maka fungsi Hirasat ad-Din (menjaga agama) akan runtuh.
- Ta’lim al-Muta’allim (Syekh Az-Zarnuji); Menekankan bahwa ilmu dan kedudukan harus dicari untuk menghidupkan agama, bukan untuk mencari simpati manusia atau mengeruk harta dunia. Pemimpin dari kalangan pengusaha (yang sudah selesai dengan urusan perutnya sendiri) lebih dekat dengan kemampuan untuk ikhlas berjuang secara finansial bagi umat, sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf.
Baca Juga: 1 Abad NU, Ini Rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban
Membersihkan jalan Muktamar NU berarti mengembalikan forum tersebut pada keanggunannya. NU membutuhkan pemimpin masa depan yang bukan merupakan produk dari faksi politik atau birokrasi Banom yang pragmatis. Kepemimpinan PBNU harus dikembalikan kepada sosok kiai-pengusaha dan profesional yang telah selesai dengan kepentingan pribadinya, merdeka secara ekonomi, bervisi global, namun tetap menapak kuat pada tradisi pesantren. Hanya dengan cara ini, NU dapat benar-benar mewujudkan tujuan asalnya: Merawat jagat, membangun peradaban.
Penulis: Muhammad Arief Albani
Editor: Rara Zarary
