Jika berbicara tentang politisi Islam paling komplit dalam lanskap perpolitikan Indonesia modern, nama yang tepat disebut pertama ialah KH. Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Bukan semata karena pernah menduduki kursi presiden, tetapi sebab kemampuannya menyatukan hal-hal yang biasanya tidak bisa hidup berdampingan dalam diri seseorang. Kedalaman tradisi pesantren sekaligus keluasan wawasan peradaban Barat, kelembutan yang akomodatif sekaligus keberanian melawan arus, serta humor yang mencairkan sekaligus sikap yang penuh keteguhan.
Baca Juga: Membangun Civil Society Perlu Keberanian (1)
Maridjan, dalam tulisannya, meminjam konsep Geertz untuk membaca posisi Gus Dur sebagai cultural broker, bukan sekadar ulama yang politisi. Gus Dur berdiri di persimpangan, menghubungkan dunia pesantren yang berakar kuat pada tradisi islam ortodoks, dengan pusaran ideologi besar yang berkembang di kota, bahkan melampaui batas-batas negara. Islam diterjemahkan kepada negara, sekaligus menerjemahkan negara kepada umat dengan kedalaman ilmu yang sama.
Kemampuan ini tidak tumbuh dari ruang kosong. Gus Dur mewarisi modal sosial yang tebal. Nasab dari dua pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Bisri Syansuri, melegitimasi erat secara kultural baginya. Perjalanan intelektualnya dari pesantren-pesantren di Indonesia, kemudian Kairo, Baghdad, hingga Eropa membuat Gus Dur mampu berdialog dengan peradaban lain tanpa tergerus akar muasal, hal langka di kalangan pemimpin Islam saat itu. Di atas semua itu, Gus Dur hadir muncul di momentum yang tepat, ketika masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, memerlukan mujaddid dalam merekonstruksi nilai-nilai spiritualitas untuk menerjemahkan agama dalam problem-problem riil kemanusiaan di era modern.
Jurang Antar Generasi
Banyak politisi Islam yang lahir setelahnya, tapi belum ada yang mengimbangi kedalaman dan luasnya pengaruh Gus Dur. Mengapa itu terjadi? dan apa yang membedakan Gus Dur dengan politisi Islam saat ini?
Baca Juga: Membangun Civil Society Perlu Keberanian (2)
Politisi Islam kontemporer acapkali kuat, tapi hanya pada beberapa aspek. Sebagai contoh ada yang memang kuat secara nasab, tapi tidak melengkapi diri dengan intelektualitas. Sebaliknya, ada yang intelek tapi kurang berakar di basis umat Islam. Sebagian yang memiliki intelektualitas Islam juga terjebak pada politik identitas yang mempersempit makna Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagian pemikir lainnya belum mendapat momentum pasar yang pas untuk bersinar melalui pemikiran dan gagasannya yang menjual bagi basis-basis masyarakat.
Persoalan lainnya, kaderisasi politik Islam lebih banyak diorientasikan sebagai operator elektoral yang hanya berfokus pada perolehan suara dan dibatasi garis demarkasi kepartaian. Elit politik Islam pun sebagian hanya menjadikan basis Islam sebagai bargain dalam mencapai kekuasaan demi hasrat dan kepentingan pribadinya.
Sedangkan, laku politik Islam yang dijalankan Gus Dur bercorak negarawan yang berakar pada tradisi keilmuan Islam. Gus Dur lebih banyak mencari kesamaan antar basis-basis masyarakat. Perbedaan dianggapnya sebagai hal konstruktif yang perlu dirayakan. Islam diterjemahkan dengan bahasa dan seruan yang lembut dalam dinamika sosial dan kemanusiaan di masyarakat.
Basis-basis masyarakat yang merasa terayomi kemudian secara sukarela memperkuat basis sosial dan politik yang dimilikinya. Namun, kekuasaan tidak menjadi harga mati. Nilai-nilai yang dipegang Gus Dur, terutama kesatriaan dan kemanusiaan, digenggam erat meski harus mengorbankan kekuasaan yang dimiliki.
Realitas Politik Saat Ini
Politik Islam di Indonesia hari ini menyajikan paradoks. Partai-partai berbasis Islam tetap hadir, bahkan beberapa di antaranya memperoleh suara yang tidak kecil. Tokoh-tokoh berlabel santri muncul di berbagai lini, mulai dari nasional hingga daerah. Simbol-simbol keislaman bukanlah hal tabu di ruang politik. Di sisi lain, semakin ramai panggungnya, semakin terasa kekosongan di pusatnya. Politikus Islam hanya sibuk dengan perolehan kursi, tetapi sepi dari gagasan besar.
Baca Juga: Ketika Jamaah Shalat Dimulai
Inilah yang membuat kekosongan figur mujaddid politik Islam lebih dari soal suksesi tokoh, melainkan sebuah krisis arah. Ketiadaan politikus Islam dengan kemampuan cultural broker yang genuine membuat umat Islam terombang-ambing dalam dua kutub yang berbahaya. Kutub pertama adalah pragmatisme tanpa prinsip yang menjadikan umat Islam sebagai kendaraan politik belaka, kemudian diparkir setelah musim politik berlalu. Kutub kedua, identitarianisme yang kaku, di mana nilai Islam dihadirkan sebagai tembok bagi fragmentasi politik.
Umat Islam terlalu besar untuk dibiarkan tanpa kepemimpinan dari politikus intelektual yang genuine. Dengan populasi umat yang besar dan sejarah Islam di Nusantara yang kaya, Indonesia seharusnya menjadi poros peradaban Islam yang produktif. Namun, potensi itu terlelap bersamaan dengan kaderisasi politik Islam yang hanya menghasilkan operator elektoral, bukan negarawan yang berakar pada tradisi keilmuan Islam dan mampu menjawab tantangan zaman.
Tantangan zaman menghendaki solusi baru, tidak bisa hanya retorika lama. Digitalisasi mengubah cara umat membentuk opini dan loyalitas politiknya. Polarisasi menggerus batang tengah yang selama ini menjadi ruang kerja bagi cultural broker. Globalisasi menghadirkan tekanan nilai yang tidak cukup dijawab dengan jargon. Semua ini membutuhkan gerak dari internal, terutama regenerasi politikus Islam.
Menghidupkan Ekosistem Regenerasi
Mujaddid tidak turun dari langit. Ia dibentuk oleh ekosistem yang sehat, yang sadar akan tujuannya. Maka regenerasi adalah sebuah keniscayaan, dan harus dimulai dari akar. Berbagai organisasi serta forum bagi kalangan pelajar Islam perlu didukung dan dikuatkan. Forum-forum pengembangan diri dan keagamaan harus melampaui batas seremonial, menjadi ruang bagi tumbuhnya generasi pelajar Islam yang tidak hanya saleh secara pribadi, tetapi juga punya rasa tanggung jawab yang dalam atas kebutuhan umat.
Pola semacam ini sesungguhnya bukan hal baru, dan telah lama dicontohkan oleh tradisi pendidikan pesantren. Kehidupan sosial yang dijalani seorang santri selama dua puluh empat jam penuh dan di tengah komunitas yang beragam, menempa karakter yang tidak bisa diajarkan secara klasikal. Tenggang rasa tumbuh dari berbagi ruang, dan kejujuran diuji setiap hari karena komunitas pesantren adalah cermin karakter. Dari rahim pesantren, lahirlah kemampuan berkhidmah yang menjadi fondasi paling mendasar bagi seorang pemimpin Islam yang sejati.
Pelajar Islam yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi pun mesti didorong untuk terus melanjutkan khidmah. Organisasi mahasiswa keislaman adalah wadah yang tepat. HMI, PMII, IMM, dan organisasi sejenis adalah second campuss, ruang pendidikan alternatif yang bersifat komplementer bagi pengajaran di ruang kuliah.
Baca Juga: Jangan Jadikan Pesantren Tempat yang Menakutkan! Belajar dari Cara Kiai Hasyim Memimpin
Organisasi-organisasi ini dapat menjadi ekosistem regenerasi dengan instrumen pengembangan diri yang aktual. Di dalamnya forum-forum pertarungan intelektual dihidupkan. Kemampuan berpikir logis diasah melalui pergumulan ide dan gagasan yang melahirkan perspektif baru tentang masyarakat, negara, dan kebutuhan umat Islam yang terus berubah mengikuti zaman. Selain itu, kader dan alumni organisasi mahasiswa yang tersebar luas di berbagai sektor, jika dirawat dengan kesadaran keumatan, mampu menjadi jembatan untuk merealisasikan gagasan, menggerakkan perubahan, dan memastikan bahwa nilai-nilai Islam benar-benar hadir dalam kehidupan berbangsa, bukan hanya dalam retorika politik belaka.
Izz al-Islam wa al-Muslimin
Semua ekosistem regenerasi ini, dari pesantren hingga organisasi mahasiswa, dari forum pelajar hingga panggung politik nasional, akan bermakna jika dijalankan atas satu orientasi, yakni Izz al-Islam wa al-Muslimin, kejayaan Islam dan kaum muslim. Tanpa kompas tersebut, regenerasi hanya akan menghasilkan politisi yang lebih lihai, alih-alih pemimpin yang lebih mulia. Kaderisasi akan berakhir sebagai mesin produksi karier, bukan persemaian bagi para peng-khidmah. Organisasi pun hanya menjadi instrumen mobilitas sosial, bukan jalan pulang untuk menyelesaikan problem-problem keumatan.
Mujaddid yang sedang kita cari bukanlah sekedar ahli hitung suara, juga bukan sama sekali seorang pengolah tanpa integritas dan kualitas, yang bergerak demi kepentingan pribadi maupun partisan.
Kemampuan intelektual dan kapabilitas adalah bekal yang melekat bagi siapapun yang lahir dari proses regenerasi ini, agar memiliki gambar panorama masyarakat secara luas. Jaringan dan legitimasi akan hadir dari niat yang baik, momentum pun akan jatuh kepada orang yang tepat.
Baca Juga: Demokrasi Digital dalam Bayang-Bayang Kriminalisasi
Reorientasi menuju Izz al-Islam wa al-Muslimin menjadi pertanyaan yang harus dijawab dengan tindakan riil. Langkah yang ditempuh pun melampaui batas partai, kepentingan golongan, serta godaan kuasa yang selalu datang lebih cepat dari kematangan karakter.
Tugas kita bukan menunggu Gus Dur berikutnya turun dari langit. Tugas kita adalah membangun jalan agar mujaddid itu bisa lahir, tumbuh dan tiba tepat waktu ketika masyarakat dan umat Islam membutuhkannya. Mungkin, tugas dan garis tangan kita adalah menjadi mujaddid politik Islam itu sendiri. Wallahu a’lam.
Penulis: Amri Maulana, Dzurriyah Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari
Editor: Rara Zarary
