Oleh: Ibhar Cholidi
Sosok kiai Syansuri Badawi berbeda dengan Kiai Idris Kamali, berbeda dengan Kiai Shobari, berbeda dengan Kiai Yusuf Masyhar. Kalau boleh membandingkan, tanpa ada niatan menempatkan secara vis a vis antar kiai dan saling mengunggulkan, terutama dalam bersikap Kiai Syansuri mirip Kiai Wahab Hasbullah.
Banyak yang merekam hal ini dan berserakan dalam berbagai tulisan mengenai Kiai Wahab Hasbullah. Wabil khusus, bila snapshot-nya tertuju kepada perbedaan yang terbuka antara Kiai Wahab dengan Kiai Bisri Syansuri perihal sikap politik beliau. Kendati, itu sesungguhnya menggambarkan paradigma atau model pemikirannya yang tak serupa.
Kiai Wahab Hasbullah sosok yang dalam bersikapnya sangat dipengaruhi oleh cara berpikir ushul dan qawaidh al fiqh. Pandangan yang kemudian berbeda begitu tajam dalam bersikap dibandingkan dengan Kiai Bisri ihwal soal tawaran Soekarno agar masuk dalam DPR(GR). Kiai Bisri menolaknya, bahkan menyertakan argumen tidak prosedural dan merampas hak orang lain. Namun Kiai Wahab menerimanya dengan alasan, “mala yudraku kulluh la yutraku kulluh“.
Turunan dari cara berfikir dan kemudian mempengaruhi sikapnya, tidak berhenti pada perkara politik saja, tetapi berlaku pula di seputar persoalan sosial, pendidikan, hukum dan budaya. Lahirlah wajah realistis, optimistis, humanistis dan jauh dari legal formalistis, tekstualis atau skripturalistis. Termasuk dalam mensikapi keadaan, “jika kita tak peroleh keseluruhan jangan ditinggalkan yang sebagian”.
Itulah sebabnya, akan keliru, bias, tidak tepat dan tidak pernah ketemu bila membaca dan memahami pemikiran dan sikap Kiai Syansuri Badawi sekiranya menggunakan cara pandang harfiyah dan bukan substansialitik kontekstual. Sehingga begitu mudahnya dan bukan pada tempatnya bila Kiai Syansuri mesti menerima tudingan kontroversial dan melawan arus.
Hal serupa jika ingin mencari tahu mengapa pada paruh akhir tahun 80-an pilihan politik-nya jatuh ke Partai Persatuan Pembanguna (PPP) dan menjadi anggota dewan. Padahal, pada saat itu “musim penggembosan politik”, termasuk teralamat kepada PPP. Sekali lagi, cara berpikir realistis, merubah dari dalam dan berpijak kaidah “mala yudraku kulluh la yutraku kulluh” lah yang seharusnya dirunut sebagai instrumen penilaiannya.
