Polemik Makan Bergizi Gratis adalah ujian kedewasaan bagi bangsa kita dalam berdemokrasi. Protes tidak boleh dibungkam, karena ia adalah kontrol yang menyehatkan agar kebijakan tidak melenceng. Di sisi lain, pemerintah harus mampu membuktikan bahwa kebijakan ini bukan sekadar janji manis, melainkan strategi sains yang terukur.
Setiap kebijakan besar selalu lahir di persimpangan jalan antara harapan yang melambung tinggi dan realitas yang membumi. Belakangan ini, ruang publik kita gaduh oleh perbincangan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebuah janji politik yang kini bertransformasi menjadi kebijakan nasional ini mengundang gelombang protes sekaligus pembelaan yang sama kuatnya.
Baca Juga: Gentengisasi dan Genosida Nurani
Di satu sisi, ia dipandang sebagai “juru selamat” bagi generasi masa depan; di sisi lain, ia dicemari kekhawatiran akan beban fiskal yang menyesakkan dada. Membedah fenomena ini memerlukan kejernihan berpikir yang melampaui sentimen politik praktis. Dibutuhkan sudut pandang kemanusiaan, ekonomi, serta tanggung jawab moral terhadap generasi masa depan.
Akar dari munculnya program ini adalah sebuah kenyataan pahit: Indonesia masih bergelut dengan masalah stunting dan gizi buruk. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,5%. Meskipun turun, angka ini masih jauh di atas standar yang ditetapkan WHO, yakni di bawah 20%. Secara teoritis, intervensi nutrisi di sekolah bukan hal baru. Banyak negara maju, seperti Jepang dengan program Shokuiku atau India dengan Midday Meal Scheme, telah membuktikan bahwa asupan makanan bergizi di sekolah berdampak linier pada kehadiran siswa, konsentrasi belajar, dan kesehatan jangka panjang.
Kendari demikian dalam perspektif moral-religius, memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan, terutama anak-anak yang sedang menuntut ilmu, adalah perbuatan mulia. Ia adalah perwujudan dari nilai-nilai kedermawanan universal. Namun, kebaikan niat saja tidak cukup dalam mengelola negara; ia harus berbenturan dengan logika anggaran yang terbatas. Maraknya protes terhadap MBG bukan tanpa alasan yang kuat.
Baca Juga: Membaca Strategi Perubahan Sosial Hadratussyaikh di Tengah Krisis Kampanye Global
Kritik utama berpusat pada tiga titik kritis: Anggaran, Implementasi, dan Prioritas. Pemerintah telah mengalokasikan dana awal sekitar Rp71 triliun untuk tahap pertama. Para pengamat ekonomi mengkhawatirkan angka ini akan terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah saat program ini berjalan penuh. Protes muncul karena kekhawatiran akan defisit anggaran yang melebar, yang berpotensi memicu pemotongan subsidi di sektor lain yang tak kalah krusial, seperti energi atau pendidikan tinggi.
Memberi makan jutaan anak di seluruh pelosok negeri—dari pinggiran Jakarta hingga pegunungan Papua—adalah tantangan logistik yang luar biasa. Protes juga menyoroti potensi kebocoran dana. Tanpa pengawasan yang ketat, program ini bisa menjadi “ladang basah” baru bagi praktik korupsi di tingkat lokal maupun pusat. Banyak pihak berpendapat bahwa daripada membagikan makanan matang, pemerintah lebih baik berfokus pada penguatan daya beli masyarakat atau perbaikan infrastruktur sanitasi yang secara langsung mempengaruhi kesehatan anak. Kritik ini mempertanyakan apakah MBG adalah solusi paling efektif atau sekadar kebijakan yang populis.
Dalam konteks kebijakan publik, kita mengenal prinsip mendasar bahwa setiap keputusan pemimpin harus berpijak sepenuhnya pada kepentingan rakyat. Namun, kepentingan atau kemaslahatan ini tidak boleh dinilai secara dangkal atau hanya dari satu sudut pandang saja. Kemaslahatan MBG adalah peningkatan kualitas SDM. Jika program ini berhasil menekan angka stunting secara signifikan, Indonesia akan memiliki angkatan kerja yang lebih produktif di tahun 2045. Ini adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak bisa dilihat dalam satu atau dua tahun.
Namun, maslahat juga berarti tidak boleh menimbulkan mudharat (bahaya) yang lebih besar. Jika demi memberi makan gratis, negara harus berhutang secara ugal-ugalan yang membebani generasi depan dengan cicilan bunga yang mencekik, maka maslahat tersebut patut dipertanyakan. Inilah poin yang diperjuangkan oleh para pengunjuk rasa dan kritikus: sebuah seruan untuk kehati-hatian (ihtiyat).
Baca Juga: Mencegah Ketimpangan Mewujudkan Kemaslahatan
Salah satu cara meredam protes dan meningkatkan efektivitas MBG adalah dengan mengubah paradigma dari “proyek pemerintah” menjadi “gerakan bersama”. Pemerintah tidak boleh berjalan sendiri. Melibatkan UMKM lokal, kantin sekolah, dan kelompok tani di pedesaan dalam penyediaan bahan baku adalah kunci. Dengan melibatkan ekosistem ekonomi lokal, dana Rp71 triliun tersebut tidak hanya habis dimakan, tetapi juga berputar dan menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput. Ini akan menjawab sebagian kritik mengenai efisiensi anggaran. Program ini harus mampu memberdayakan, bukan sekadar menyuapi.
Ketidakpercayaan publik (public distrust) biasanya lahir dari ruang-ruang gelap pengambilan keputusan. Protes yang marak saat ini adalah sinyal bahwa publik ingin dilibatkan dalam pengawasan. Pemerintah perlu menyediakan dasbor transparan yang bisa diakses siapa saja—mulai dari asal bahan makanan, kandungan gizi, hingga biaya per porsi. Hadirnya lembaga pengawas independen dan partisipasi aktif dari organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya akan menjadi “pagar” agar niat baik ini tidak dirampok oleh para pemburu rente.
Polemik Makan Bergizi Gratis adalah ujian kedewasaan bagi bangsa kita dalam berdemokrasi. Protes tidak boleh dibungkam, karena ia adalah kontrol yang menyehatkan agar kebijakan tidak melenceng. Di sisi lain, pemerintah harus mampu membuktikan bahwa kebijakan ini bukan sekadar janji manis, melainkan strategi sains yang terukur.
Baca Juga: Tauhid Berkebangsaan dan Agama Berkemanusiaan
Pada akhirnya, kita semua sepakat pada satu hal: tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang pergi belajar dengan perut kosong. Perdebatan kita hari ini bukanlah tentang “apakah anak-anak layak diberi makan”, melainkan tentang “bagaimana cara memberi makan yang paling jujur, efisien, dan berkelanjutan.” Mari kita kawal program ini dengan kritis namun tetap konstruktif. Karena di atas segala angka anggaran dan perdebatan politik, ada nasib jutaan anak Indonesia yang masa depannya sedang kita pertaruhkan.
Penulis: Anik Wulansari, M.Med.Kom
