Oleh: Robert El-Umam*
Dari sini dapat kita ketahui bersama bahwa penggembosan atau pelemahan perjuangan pergerakan ternyata sudah biasa terjadi sejak zaman dahulu kala, bukan sekarang saja. Mantra-mantra “konstruktif”, “destruktif”, tukang kompor, propagandis, “bisanya cuma ngomong saja”, pengangguran kurang kerjaan, dan stigma-stigma negatif lainnya saat ini masih sering kita dengar dari pihak-pihak yang mengaku sebagai golongan “intelektual tukang”, birokrat, atau kalangan yang lemah mental dan jiwa perjuangannya. Stigma yang menyasar psikologis itu acap kali membuat kecil hati sebagian aktivis pergerakan muda yang akhirnya menjadikan sebagian dari mereka mundur dari medan perjuangan rakyat menuju Indonesia untuk semua, sama rata sama rasa.
Mereka menyerah tidak lagi memperjuangkan menuju Indonesia yang tidak saling menguasai, seperti sekarang di mana segelintir orang menguasai mayoritas orang. Kepada kaum muda atau aktivis pergerakan yang telah mundur dari idealisme ke arah pragmatisme dan oportunisme, hendaknya mereka membaca kembali sejarah dan tulisan Bung Karno. Bila kita mendeteksi sosok Soekarno dari kacamata teori intelektual Antonio Gramsci maka Soekarno bisa dikategorikan sebagai seorang “intelektual organik”.
Seorang intelektual yang lahir dari bangsanya tidak mengejar karir dan kesuksesan pribadi, tetapi seorang intelektual yang memberi pencerahan, berjuang, dan mampu menggerakkan bangsanya untuk bersama-sama berjuang. Kemudian, jika menggunakan perspektif teori Edward W. Said, maka pemikiran Soekarno tergolong pemikiran seorang “intelektual amatir”, di mana ia mampu keluar dari cangkang intelektualitas sempitnya sebagai seorang insinyur merambah wawasan lain yang juga dikuasainya seperti politik dan wawasan kebangsaan.
Seorang intelektual amatir menurut Said adalah seorang yang berani mengatakan yang benar itu benar kepada penguasa di manapun, kapanpun, dan menjadi apapun. Ia tidak takut dengan risiko-risiko yang akan menghampirinya seperti dipenjara, diasingkan, dibuang, atau bahkan dibunuh. Namun, seorang intelektual amatir yang menjadi benteng dari akal sehat dan kejujuran itu memang selalu akan merasa sepi. Hal itu juga dirasakan oleh Soekarno sebagaimana pengakuannya pada Cindy Adam dalam bukunya Penyambung Lidah Rakyat. Pada zaman sekarang, zaman “generasi wani piro”, sepertinya sulit menemukan sosok seperti Soekarno yang sejak usia 20-an sudah memilih jalan seorang intelektual organik amatir yang terjal, perih, dan sakit, demi memperjuangkan kesejahteraan seluruh (bukan sebagian) rakyat Indonesia. Kiranya rasa skeptis penulis ini cukup beralasan bila melihat misalkan dari badan-badan organisasi aktivis mahasiswa yang besar (yang kurang elok saya sebutkan satu persatu, namun tentu kita bisa rasakan bersama), di mana dalam kegiatan kongres selalu melibatkan politik transaksional yang bersifat pragmatis.
Mulai dari transaksi jabatan struktural sampai politik uang. Seorang pemuda atau kader yang hendak maju menjadi pemimpin sebuah organisasi kepemudaan, yang hanya bermodalkan idealisme, gagasan yang brilian, dan militansi penuh, tetapi isi dompet kosong atau tidak ada “Bandar” yang menggaransinya, maka kader itu sulit sekali untuk mendulang suara. Karena para pemelih dalam kongres tersebut didominasi oleh pemilih “wani piro”. Kebanyakan orientasi kader mengejar pucuk jabatan tertinggi dalam organisasinya itu hanya sebatas pemuasan gengsi dalam struktur yang mereka anggap bagaikan kasta tersendiri, atau hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi dari proposal kepada senior-senior yang ada di birokrasi politik atau pengusaha, atau hanya berorientasi mengubah kendaraan motor menjadi mobil atau minimal mengubah telpon genggam jadul menjadi telpon genggam baru.
Para kaum muda yang mengaku sebagai aktivis itu akan lebih bangga bila mendatangi kadernya dengan menggunakan mobil dan menjinjing telpon genggam baru walaupun isi otaknya kosong, daripada datang dengan membawa gagasan dan agenda politik nasioanal yang lebih jelas dan progresif. Hampir semua gerakan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi besar itu selalu mendahulukan hitungan angka-angka daripada makna. Embrio sel syahwat (hiper sex) politik kekuasan yang hanya bertumpu pada jabatan, otak licik dan ketamakan untuk menggarong (korupsi) sudah ditelurkan sejak dari menjalani proses kaderisasi di organisasi-organisasi tersebut. Bahkan tidak jarang dari mereka yang merasa bangga bila berhasil “menjarah” dan dianggap sebagai mafia. Lucu sekali. Begitu pun kader-kadernya akan merasa bangga bila ada seniornya yang pandai memanipulasi angka-angka dan pandai bersolek di depan layar kaca.
Para kadernya itu akan menyambut seniornya yang duduk di kursi pemerintahan dengan ciuman tangan dan tepuk tangan penuh gegap gempita asal sang senior tersebut bersedia mendanai berbagai acara yang ia selenggarakan walaupun uang bantuan tersebut hasil “curian” dari uang rakyat, di mana dalam uang rakyat tersebut ada uang orang tua dari si junior sendiri atau bahkan uang atau hak dia sendiri.
Bodoh sekali. Perilaku korup di masing-masing organisasi besar ini pada akhirnya terjerumus ke jurang “PRIMORDIALISME SEMPIT” yang akhirnya melahirkan krisis kepercayaan antarorganisasi besar sehingga sulit untuk melakukan konsolidasi politik strategis untuk kepentingan nasional yang benar-benar murni yang bersih sokongan dana dari siapa-siapa. Para aktivis dari masing-masing organisasi tersebut saling intip “kamar” masing-masing khawatir ada yang mengolah atau menunggangi atau melacurkan informasi. Akhirnya, organisasi-organisasi besar tersebut sering gagal untuk melakukan konsolidasi strategis untuk kepentingan rakyat banyak yang bersifat jangka panjang.
Mungkin mereka bersatu hanya pada isu-isu aksidental dan parsial seperti isu kenaikan BBM dan harga sembako. Namun isu-isu strategis yang bersifat jangka panjang seperti pembubaran partai politik korup, penghapusan Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45, menuntut nasionalisasi aset, menolak pasar bebas, dan bahkan revolusi, maka organisasi-organisasi besar tersebut akan mengalami kebuntuan konsolidasi.
Di samping dikarenakan dominannya mental korup, mental “wani piro” dan krisis kepercayaan, juga ada intervensi senior yang duduk di kekuasaan atau yang merasa terancam kepentingannya. Senior yang dapat mengintervensi ini biasanya ada Bandar Besar atau “Big Boss” dalam organisasi tersebut. Di sini, pada titik ini, IDEALISME dan KEMERDEKAAN POLITIK para kader sudah mati. Namun perlu ditekankan disini, tidak semua kader dari organisasi-organisasi besar tersebut mempunyai mental busuk. Banyak juga kader yang mempunyai mental baik dan penuh api perjuangan. Tetapi kader yang idealis semacam ini biasanya disingkirkan dan diasingkin karena menjadi ancaman bagi sebagian yang lain yang hanya mengejar kenyamanan. Kader-kader idealis militan ini biasanya selalu dijauhkan dari akses kekuasan politik baik di level struktural organisasi maupun pemerintahan.
Kader-kader yang terasingkan inilah yang diharapkan dapat mewarisi pemikiran pendiri bangsa seperti Soekarno dan lainnya guna mengemban perjuangan bersama rakyat menuju Indonesia sama rata sama rasa. Benar, kita semua merindukan Sukarno muda yang mewarisi ideologi, keberanian, dan rasa cinta yang mendalam kepada rakyat jelata. Sukarno muda yang “garang” pada para kapitalis, namun halus hatinya pada rakyat miskin. Sukarno muda yang kebal dari siksaan dan keterasingan. Sukarno muda yang tulisan-tulisannya tajam. Sukarno muda yang melawan arus “wani piro”. Kita semua membutuhkan Sukarno muda karena rakyat kecil di negara ini sekarang tidak lagi dianggap sebagai manusia, tetapi merka tak ubahnya “sampah” yang layak dibuang dan diperlakukan semena-mena. Atas nama hukum dan tanah negara, pemerintah menggusur rumah rakyat miskin dan tempat usahanya.
Padahal mereka adalah tanggung jawab negara sebagaimana amanah UUD 45. Rakyat miskin tua di negara ini sekarang ini dipaksa untuk mati perlahan-lahan, kalau rakyat miskin yang gadis dipaksa untuk menjadi pelacur, dan yang pemuda dipaksa untuk menjadi pengedar, preman, atau perampok. Karena ketika rakyat miskin itu mencoba untuk mencari rezeki yang halal, dengan cara yang paling mereka mampu, dengan berjualan asongan atau kaki lima di trotoar jalan (karena tak mampu menyewa kios/toko), mereka digusur jualannya dibuang.
Pertanyaannya, lalu mereka mau jualan di mana lagi? Apakah pemerintah pernah memberikan solusi? Maka jangan salahkan mereka bila mereka kemudian mencari makan dengan jalan yang tidak halal. Ada yang lumayan halal, namun sangat menyakitkan, menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW), di mana mereka menjadi babu di negara orang dan menjadi babu bagi bangsa lain. Bahkan tidak sedikit dari TKI dan TKW itu yang mendapat perlakuan kekerasan dan pemerkosaan. Sadis, negara seakan bertepuk-tangan melihat rakyatnya sengsara. Walaupun generasi muda saat ini banyak yang terjebak dalam budaya “wani piro”, dan berada di tengah-tengah kepungan kapitalisme hedonisme, jangan sampai hal itu membuat kita surut, apalagi takut, karena butuh seorang Sukarno muda pemberani untuk mencapai negara yang bebas dari tangisan rakyat miskin.
Sudah saatnya Indoensia mencari Sukarno-sukarno muda dan kemudian membuat garakan Serikat Sukarno Muda, dengan cara menyatukan intelektual-intelektual organik dan amatir yang tersisihkan dari berbagai macam lapisan organisasi dan masyarakat, untuk kemudian menggagas agenda penyelamatan Indonesia ke depan, menuju negara yang berdaulat 100 persen, negara yang sebagian besar devisanya tidak lagi bertumpu pada sektor pajak, namun lebih memberdayakan pendapatan dari sektor sumber daya alam dan BUMN. Tentu itu tidak mudah, banyak pihak yang akan merasa terancam, dan kemudian perlahan menyerang.
*)Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
