Suatu hari, Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan pesan kepada Generasi Z yang tengah menempuh pendidikan tinggi agar belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan, karena merekalah yang kelak dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen secara berkelanjutan. Kalimat tersebut terdengar sebagai amanah sekaligus harapan besar, namun di saat yang sama menyimpan pertanyaan mendasar: dalam kondisi seperti apa generasi muda diminta untuk memikul tanggung jawab sebesar itu?
Pertanyaan ini menjadi relevan ketika melihat realitas kehidupan Gen Z hari ini. Ada masa ketika angka dalam slip gaji hanya dipandang sebagai nominal semata. Kini, bagi Generasi Z, angka tersebut berubah menjadi cermin yang memantulkan cara masyarakat menilai kelayakan hidup mereka. Di tengah tuntutan untuk mandiri, produktif, dan selalu tampak “baik-baik saja”, pendapatan 1–2 juta rupiah per bulan masih kerap dianggap wajar, bahkan cukup, selama seseorang belum menikah. Anggapan ini terdengar masuk akal di permukaan, tetapi menyisakan persoalan yang jauh lebih kompleks di dalamnya.
Baca Juga: Mencari Keadilan di Tengah Ketimpangan, Kritik Sistem Kapitalisme dan Tawaran Konsep Ekonomi Islam
Logika tersebut berangkat dari asumsi lama bahwa belum berkeluarga berarti kebutuhan hidup masih sedikit. Hidup dianggap sederhana, mudah diatur, dan belum menuntut banyak tanggung jawab. Padahal, realitas Gen Z hari ini tidak lagi sesederhana itu. Status pernikahan tidak otomatis menentukan berat-ringannya beban hidup, sebagaimana status lajang tidak selalu berarti bebas dari tanggung jawab sosial dan ekonomi.
Banyak Gen Z hidup dalam jejaring tanggung jawab yang luas. Pendapatan 1–2 juta rupiah harus dibagi untuk kebutuhan dasar pribadi, transportasi, pulsa dan internet yang kini menjadi kebutuhan primer, hingga membantu orang tua atau keluarga. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang terus meningkat, pendapatan tersebut lebih sering habis untuk bertahan dari satu hari ke hari berikutnya, bukan untuk hidup dengan layak dan aman.
Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan yang nyata antara biaya hidup dan nilai kerja. Standar “cukup” yang dilekatkan pada angka 1–2 juta rupiah lahir dari cara pandang masa lalu, ketika harga pangan, hunian, dan layanan kesehatan masih relatif terjangkau. Namun standar itu terus dipaksakan hari ini, meskipun realitas ekonomi telah berubah drastis. Ironisnya, banyak pekerjaan yang menyasar generasi muda tetap menawarkan upah rendah dengan dalih pengalaman, loyalitas, dan jam terbang—seolah masa muda adalah alasan yang sah untuk menerima keterbatasan.
Baca Juga: Bakti yang Terseret Realitas Ekonomi
Di saat yang sama, persepsi publik tentang kondisi finansial Gen Z juga dibentuk oleh media sosial. Generasi ini dikenal piawai menampilkan potongan kehidupan yang tampak menyenangkan. Nongkrong sesekali, membeli kopi kekinian, atau menikmati hiburan sederhana sering dipersepsikan sebagai tanda kecukupan ekonomi. Yang jarang terlihat adalah pengorbanan di baliknya: penghematan ekstrem, penundaan kebutuhan penting, pengorbanan tabungan, bahkan menekan kepentingan diri sendiri.
Dari sinilah ilusi sosial terbentuk. Gen Z dipersepsikan boros sekaligus mampu. Mereka dianggap kuat secara finansial, padahal banyak yang sebenarnya sedang menahan diri dan terus bernegosiasi dengan keterbatasan. Topeng digital yang awalnya menjadi ruang hiburan perlahan berubah menjadi alat pembentuk stigma, memengaruhi cara masyarakat—bahkan pemberi kerja—memandang kelayakan hidup generasi muda.
Dalam tekanan semacam itu, muncul pertanyaan yang kerap menghantui Gen Z: kapan bisa mapan? Pertanyaan ini sering disalahartikan sebagai ambisi berlebihan atau obsesi pada kemewahan. Padahal, di baliknya tersimpan kebutuhan yang jauh lebih mendasar, yakni rasa aman. Pendapatan 1–2 juta rupiah nyaris tidak menyisakan ruang untuk menabung, mengembangkan keterampilan, apalagi mempersiapkan masa depan. Hampir seluruhnya habis untuk memenuhi kebutuhan hari ini.
Fenomena ini pada akhirnya menyingkap persoalan yang lebih struktural. Masalahnya bukan semata soal nominal pendapatan, melainkan sistem yang menormalisasi upah rendah bagi generasi muda. Selama angka 1–2 juta rupiah terus dianggap cukup, standar hidup layak akan terus diturunkan. Gen Z dipuji karena tahan banting dan mampu bertahan, tetapi dilupakan haknya untuk hidup dengan lebih bermartabat.
Baca Juga: Pembangunan Ekonomi Diikuti Penurunan Kualitas Lingkungan?
Pada titik ini, pendapatan 1–2 juta rupiah mungkin memang cukup untuk bertahan hidup, tetapi belum tentu cukup untuk bertumbuh. Dan ketika bertahan terus disamakan dengan cukup, kelelahan generasi muda akan terus dianggap sebagai hal yang wajar. Maka pertanyaan terpentingnya bukan lagi apakah Gen Z mampu hidup dengan pendapatan 1–2 juta rupiah, melainkan mengapa mereka harus terus diajari untuk menerima bahwa itu sudah cukup—sementara di saat yang sama mereka diminta memikul masa depan ekonomi bangsa.
Penulis: Albii
Editor: Rara Zarary
