Foto penulis

Oleh: M. Rizki Syahrul Ramadhan

Sebagai pemeluk agama dan warga negara tertentu, akan ada dua dasar yang bisa dipakai dalam meniti kehidupan. Pertama, dasar agama. Kedua, dasar negara. Permasalahannya kemudian adalah manakah di antara dua dasar tersebut yang akan diteguhkan sebagai dasar yang lebih awal.

“Mengapa harus memilih?” mungkin sebagian orang akan langsung mengajukan pertanyaan seperti itu untuk keluar dari masalah. Memang benar, dalam kasus di atas sebenarnya seseorang bisa untuk tidak memilih. Cara paling sederhana adalah dengan membuat dua dasar tersebut menjadi sama, dasar agama adalah dasar negara atau dasar negara adalah dasar agama juga. Keduanya sama.

Namun tetap saja, akan ada yang lebih mendasari di antara dua hal tersebut. Katakanlah pada suatu masa terdapat pahlawan super yang hendak mendirikan negara baru, maka dia harus mendirikan negara tersebut dengan dasar agamanya agar tidak ada pertentangan antara dasar agama dan negara. Berarti, dasar agama yang dimenangkan/dipilih.

Sekali lagi itu cara paling sederhana. Terdapat cara lain yang agak rumit. Cara tersebut pernah dan sedang diterapkan oleh sebuah kelompok manusia hijau dan telah didokumentasikan oleh KH. Salahudin Wahid (Gus Sholah) dalam buku yang berjudul ‘Nahdlatul Ulama, dinamika ideologi dan kenegaraan’ terbitan kompas. Dalam dokumentasi tersebut, diceritakan bahwa para manusia hijau sedang diterpa tuntutan baru dari negaranya.

Majalah TebuirengIklan Tebuireng Online

****

Ketika itu, negara menuntut agar semua perkumpulan manusia di teritorinya menggunakan dasar negara sebagai pijakan awal. Hal itu dilatarbelakangi oleh ketakutan negara jika satu atau beberapa perkumpulan berniat menyaingi sang penguasa negara dan akhirnya merebut kekuasaannya dengan mendasarkan diri pada dasar agama. Semua perkumpulan menjadi riuh, termasuk manusia hijau.

Manusia hijau memang selama ini memakai dasar agama dalam menempuh hari-harinya. Dasar agama telah mengakar dan tidak dapat dipisahkan dari perkumpulannya. Dasar agama pula yang mencikal-bakali terbentuknya perkumpulan manusia hijau. Lantas tiba-tiba datang sebuah titah seperti itu. Manusia hijau pun harus menyikapinya dengan hati-hati.

Setelah mengadakan pertemuan manusia hijau ekspert dan melalui berbagai perdebatan, akhirnya perkumpulan manusia hijau pun menerima dasar negara sebagai pijakan awal perkumpulan mereka. Namun bukan berarti dasar agama dikalahkan dengan hal itu. Perkumpulan hijau mempunyai cara berpikir tersendiri untuk tidak memilih, namun mendamaikan tanpa menyamakan dengan kasar.

****

Cerita di atas merupakan kisah ormas NU ketika masa-masa Orde Baru di Indonesia, tepatnya pada tahun 1983. Melalui Munas, NU menanggapi keputusan pemerintah secara positif. Pancasila yang diharuskan menjadi dasar gerakan setiap ormas keagamaan diterima oleh NU dengan lima pola pikir, di antaranya adalah:

Pertama, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukan agama, dan tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Kedua, sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dan keislaman. Ketiga, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan wujud upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya.

Sampai di sini, dapat kita lihat bagaimana NU berusaha mendamaikan agama dan Pancasila dengan cara yang moderat. NU tidak memilih untuk mengalahkan dan memenangkan salah satunya, melainkan membuatnya menjadi identik dan satu nafas. Sebuah penyamaan yang halus dengan peran masing-masing.

Apakah masih ada yang lebih diunggulkan di antara dasar agama dan dasar negara? Sepertinya tidak. Berbeda dengan contoh pahlawan super yang kita bahas di awal tulisan, NU tidak memaksakan salah satu dasar mengalahkan yang lain. Kedua dasar tetap berlaku, dan berjalan bersama. Namun tentunya pemahaman tersebut belum final. Bukankah tidak ada kebenaran absolut dari hasil pemikiran manusia?


*Penulis adalah mahasantri Ma’had Aly Hasyim Asy’ari semester 4 dan mantan Pemimpin Redaksi Majalah MAHA Media.