Di tengah riuh rendahnya situasi sosial-politik Indonesia yang semakin sarat ketegangan, demonstrasi kerap menjadi saluran utama masyarakat menyampaikan keresahan. Dari jalanan ibu kota hingga alun-alun kota kecil, massa berkumpul membawa spanduk, poster, dan suara yang ingin didengar. Namun, tidak jarang, aksi yang semula diniatkan sebagai pernyataan sikap justru berubah menjadi panggung amarah. Api membara, kaca pecah, dan pesan yang hendak disampaikan lenyap tertutup asap kekerasan. Fenomena inilah yang menjadi sorotan Gus Nadir, atau Prof. Nadirsyah Hosen, seorang cendekiawan Nahdlatul Ulama yang kerap mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh direduksi menjadi ledakan emosi.
Menurut Gus Nadir, demokrasi adalah wadah yang seharusnya menyalurkan aspirasi secara dewasa dan beradab. Ia menyayangkan ketika kebebasan berekspresi justru dibajak oleh kelompok yang mengedepankan aksi destruktif ketimbang dialog. “Proses demokrasi seharusnya mendemokratiskan mereka,” ujarnya dalam sebuah kesempatan, mengacu pada kelompok-kelompok yang menolak demokrasi tetapi memanfaatkannya ketika menguntungkan mereka. Fenomena seperti itu ibarat penyelundupan ideologi: menolak sistem secara prinsip, tetapi menggunakan celahnya untuk kepentingan sendiri. Dalam situasi ini, demonstrasi tidak lagi murni menjadi wadah kritik, melainkan alat tekanan yang kerap berujung pada anarki.
Baca Juga: Suara Rakyat dan Stabilitas Politik: Menimbang Aksi Massa dalam Demokrasi
Gus Nadir juga menyoroti peran ulama dalam menjaga marwah demokrasi. Baginya, ulama memiliki tanggung jawab moral untuk tetap berada di garis yang jelas: menjadi penyampai kebenaran, bukan penyulut kekacauan. Ia mengingatkan kembali petuah Imam al-Ghazali tentang bahaya ulama yang terlalu dekat dengan kekuasaan atau terjerumus dalam politik praktis. Ketika cinta dunia menguasai, keberanian mengkritik akan melemah, dan yang muncul hanya kompromi atau bahkan pembenaran atas kebijakan yang merugikan umat. Namun di sisi lain, ulama yang larut dalam retorika jalanan juga tidak membawa maslahat. Pesan yang seharusnya mendidik justru tereduksi menjadi provokasi.
Menurutnya, demonstrasi yang sehat adalah demonstrasi yang mampu menggabungkan keberanian bersuara dengan kedewasaan sikap. Kebebasan berekspresi memang hak setiap warga negara, tetapi hak itu datang bersama tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak orang lain. Ketika demonstrasi berubah menjadi ajang pengrusakan, kerugian yang lahir bukan hanya materiil, tetapi juga moral. Masyarakat kehilangan simpati, pemerintah merasa sah untuk memperketat ruang kebebasan, dan pesan utama demonstrasi terkubur di balik stigma anarkisme.
Baca Juga: Menahan Amarah Demi Kedamaian Hidup
Pemerintah, menurut Gus Nadir, juga memegang peran penting dalam mengelola ketegangan ini. Ia menekankan perlunya kebijakan yang tegas namun tetap demokratis: memberi ruang kritik, tetapi tidak membiarkan ekstremisme merusak fondasi negara. Kebijakan yang represif hanya akan memicu perlawanan lebih keras, sementara kelonggaran tanpa batas dapat dimanfaatkan kelompok radikal untuk menggerogoti sistem dari dalam. Karena itu, jalan tengah menjadi pilihan terbaik: membangun mekanisme dialog, memberi akses partisipasi publik, dan mendorong revolusi mental agar budaya protes tidak selalu identik dengan kekerasan.
Di era di mana arus informasi bergerak cepat, demonstrasi mudah terpicu oleh isu yang kadang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Media sosial mempercepat eskalasi emosi, sementara narasi provokatif lebih cepat menyebar ketimbang klarifikasi. Dalam kondisi seperti ini, pesan Gus Nadir menjadi relevan: demokrasi membutuhkan kesabaran berpikir, bukan hanya keberanian berteriak. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak menjadikan jalanan sebagai panggung kemarahan, tetapi sebagai arena edukasi dan partisipasi yang membangun.
Baca Juga: Demokrasi dan Hal yang (tak boleh) Hilang dari Mahasiswa
Demokrasi bukan berarti menghapus konflik; ia justru mengelola konflik agar tidak meledak menjadi kekerasan. Demonstrasi, bila dijalankan dengan tertib, adalah salah satu mekanisme pengingat bagi penguasa bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan. Namun, ketika demonstrasi hanya menyisakan puing-puing dan ketakutan, siapa yang diuntungkan? Bukan rakyat kecil yang kehilangan akses, bukan pula negara yang harus membangun kembali kepercayaan publik dari puing-puing tersebut.
Gus Nadir, dengan nada yang tegas namun bijak, mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh dipertaruhkan demi kepuasan sesaat. Ia bukan panggung amarah, melainkan proses panjang yang membutuhkan kecerdasan kolektif, moralitas publik, dan keberanian untuk bersuara secara bermartabat. Jika amarah dibiarkan menjadi bahasa utama, maka demokrasi hanya akan melahirkan siklus kekerasan yang menggerus kepercayaan.
Penulis: Rifka Putri Ramadhanty
Editor: Rara Zarary
