img_6394Tebuireng.org–Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad yang dihadiri oleh para ulama, cendekiawan, pejabat dan praktisi professional Indonesia telah dilaksanakan di pesantren Tebuireng pada siang ini, Sabtu (5/11/2016). Rapat ini bertujuan untuk meneguhkan kedaulatan negara Indonesia salah satunya dengan aktualisasi resolusi jihad untuk kedaulatan ekonomi.

Materi ini disampaikan oleh bapak DR. Edy Setiadi selaku Deputi Komisioner Pengawas IKNBI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membahas tentang peran Otoritas jasa Keuangan dalam upaya peningkatan akses keuangan syariah di Indonesia.

Sebagai negara yang memiliki wilayah luas maka Indonesia sangat berpotensi besar untuk berdaulat dengan ekonomi, namun saat ini negara Indonesia memiliki tantangan besar yakni bagaimana cara untuk membangun perekonomian yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan Tren tingkat pengangguran dan kemiskinan negara Indonesia, Tingkat pengagguran yang tercatat dalam data Badan statistik Nasional (BPS) pada tahun 2016 triwulan pertama sebesar 5,55 %. Hal ini tidak menujukan peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 dengan presentasinya 5,94 %.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata ini menjadi PR besar untuk pemerintahan, namun Pemerintah kita berkeinginan besar untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi negara. Dengan itu untuk mengatasi permasalahan ini harus melalui dua pendekatan yakni melalui pendekatan individu dan pendekatan nasional dengan kemandirian ekonomi bangsa.

Majalah TebuirengIklan Tebuireng Online

“Dalam pendekatan individu, pemerintah harus memberikan jaminan kepada masyarakat untuk hidup layak dan kesempatan untuk bekerja dan berusaha” tutur DR. Edy “untuk itu dalam rangka aktualisasi resolusi jihad ini penting sekali untuk para santri untuk mengembangkan jiwa-jiwa kewirausahaan agar mengurangi pengangguran yang ada” tambahnya.

Namun ada beberapa kendala dalam berwirausaha, Salah satunya adalah sulitnya mendapatkan modal sehingga minim munculnya pengusaha muda. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para rentenir untuk memberi pinjaman dengan bunga besar.

Dengan terbatasnya akses dalam permodalam, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen besar untuk memberikan peluang kepada masyarakat dalam mengakses keuangan untuk pendidikan, koperasi, dan pengembangan produk. Selain akses keuangan, OJK juga membekali kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan, dan belajar merancang masa depan mereka lebih baik.

Dalam upaya membangun ekonomi Indonesia untuk mobilisasi sumber daya domestik maka pendapatan harus ditabungkan.  Maka Dalam Perencanaan OJK pada program kerjanya yang telah disahkan pada tanggal 31 Oktober untuk membudayakan masyarakat untuk menabung. Hal ini berguna untuk membuka akses masyarakat dalam permodalan.

Program “Ayo menabung” ini tidak hanya terbatas pada produk perbankkan dan pada keuangan konvesional saja, melainkan juga pada Simpanan dana syariah, dan reksadana syariah. Upaya-upaya ini diharapkan keberhasilannya agar dapat meningkatkan kedaulan ekonomi masyarakat.

“Sejarah membuktikan bahwa Indonesia mampu untuk merdeka dari penjajah melalui resolusi jihad, maka dari itu aktualisasi resolusi jihad kali ini mengharapkan kehadiran entrepreneur muda yang sukses untuk membuka lapangan kerja agar kemiskinan di Indonesia bisa diatasi” tutur deputi komisioner pebgawas IKNBI OJK ini diakhir orasinya.  (Vevi/Aldo)

SebelumnyaProfesor Imam Suprayogo: Pesantren adalah Lembaga Pendidikan Paling Sempurna
BerikutnyaAmanah Kesepuhan dalam Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad