Oleh: Maulida Fadhilah Firdaus*
Membahas kelas menengah, pasalnya perlu banyak perhatian. Kelas ini salah satu kelas yang cukup terdesak di berbagai hal, benarkah demikian? Sebelum menjawan hal itu, kita perlu pahami bersama bahwa keberadaan kelas menengah penting di Indonesia, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dari kelas menengah cukup tinggi atau kelas ini bisa dianggap sebagai tulang punggung ekonomi dari kelas tersebut dan kelas ini juga memiliki pengaruh di masyarakat serta kebijakan politik. Status ekonomi yang tidak kaya dan juga tidak pula miskin. Mungkin bisa naik kelas atas itu hal yang positif, lalu bagaimana jika rentan jatuh miskin?
Kelas menengah menjadi kekuatan utama dalam mendorong konsumsi global. Mereka juga menjadi bagian target utama bagi banyak usaha dan bisnis, mengingat mereka yang mampu untuk membeli barang dan jasa setelah kebutuhan dasar dan kemampuan mereka yang sadar akan teknologi. Hal ini menjadi bagian dari peluang dan kekuatan ekonomi untuk berkembang.
Menurut data Bank Dunia dalam laporan Aspiring Indonesia, bahwa Kelas menengah di Indonesia menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan menurut Bank Dunia salah satu tantangan Indonesia, pertumbuhan middle class ialah menjadikan pertumbuhan lebih inklusif dengan menyediakan ekonomi dan pertumbuhan kelas menengah.
Bank Dunia memberikan kategori kelas mulai dari, pertama kelas miskin dengan pengeluaran di bawah Rp. 354.000 per orang sebulan, kedua kelas rentan dengan pengeluaran Rp. 354.000 – Rp. 532.000 per orang sebulan, ketiga menuju kelas menengah dengan pengeluaran Rp. 532.000 – Rp. 1.200.000 per orang sebulan, keempat kelas menengah Rp. 1.200.000 – Rp. 6.000.000 per orang sebulan, dan kelima kelas atas dengan pengeluaran lebih dari Rp. 6.000.000 per orang sebulan.
Salah satu tantangan masyarakat menengah adalah ketika adanya ketidakstabilan ekonomi, konsekuensinya mereka akan terpengaruh bahkan bisa jadi kelas mereka menjadi turun. Perlu diketahui banyak kesulitan yang dialami oleh kelas menengah; Pertama, beban biaya hidup yang terus berganti, beban hidup yang khususnya mengalami peningkatan membuat sebagian dari mereka terancam ketidakpastian ekonomi dan kemiskinan. Kedua, layanan infrastruktur yang kurang memadai membuat mereka harus menurunkan kualitas hidup misalnya di sistem pelayanan transportasi masih belum merata. Ketiga, adanya tekanan kelas sosial masyarakat.
Mirisnya meskipun sama sama membayar pajak benefit yang diberikan pemerintah sedikit berbeda, seperti kelas atas yang membayar pajak besar tapi disertai dengan banyaknya usaha yang mereka dirikan dan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan untuk mereka sedangkan kelas miskin membayar pajak bisa mendapatkan berbagai bantuan dan subsidi, sedangkan kelas menengah hanya mendapatkan hanya mendapatkan subsidi tertentu. Mengingat juga bahwa di tahun 2025 akan adanya peningkatan pajak PPN akan naik 12%, hal ini akan berdampak pada lonjakan inflasi yang ada.
Sama halnya dengan kebijakan terbaru yaitu Tapera atau Tabungan perumahan rakyat, yang diwajibkan kepada semua pekerja dan dipotong dari 3% gaji, dimana rumah sendiri belum tentu menjadi prioritas masyarakat menengah. Meskipun kebijakan ini masih dipertimbangkan kembali oleh pemerintah.
Layanan kesehatan kelas menengah juga masih belum didapatkan, meskipun pemerintah memiliki program BPJS, dimana program ini untuk seluruh masyarakat. Kelas bawah mendapatkan bantuan akses kesehatan gratis, Kelas atas punya asuransi yang jauh mahal dan jauh lebih baik. Lalu kelas menengah hanya bergantung BPJS pemberi pekerjaan dimana hal itu, lagi-lagi dipotong dari pendapatan gaji mereka.
Lalu apa yang ditawarkan pemerintah kepada kelas menengah?
Sejauh ini kebijakan kelas menengah masih sangat minim benefit yang didapatkan dari hasil membayar pajak mereka, pemerintah masih hanya fokus pada kebijakan yang menguntungkan kelas atas seperti dalam usaha/bisnis dan kebijakan kelas bawah seperti bantuan kelas miskin.
Lalu apa kebutuhan kelas menengah? Menyediakan kualitas pendidikan yang lebih baik untuk mendukung middle class bisa naik ke kelas berikutnya, mendapatkan layanan kesehatan yang hemat biaya dan terjangkau, memperbaiki kebijakan administrasi pajak dan layanan administrasi publik mengingat banyaknya kelas menengah, dan menyeimbangkan infrastruktur daerah dan pusat.
Kedepannya, pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada kelas menengah. Mengingat adanya bonus demografi, kondisi produktif dari kelas menengah dapat mendorong peningkatan pendapatan ekonomi Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
*Pegiat Literasi Majalah Tebuireng.
