Pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz tidak turun dari langit. Ia lahir dari masyarakat yang tidak menoleransi kebohongan, yang tidak bertepuk tangan untuk pemimpin korup hanya karena ia sering membagi bantuan, dan yang cukup dewasa untuk membedakan mana pemimpin yang benar-benar melayani dan mana yang hanya pandai berpura-pura melayani sambil diam-diam mengisi tasnya sendiri.
Ada pertanyaan yang penulis kerap lontarkan kepada mahasiswa di kelas, terutama ketika diskusi tentang kepemimpinan Islam atau pemikiran tokoh Islam klasik, mulai menyentuh nama-nama besar dalam sejarah. Pertanyaannya sederhana saja, “kalau Umar bin Abdul Aziz hidup hari ini dan memimpin Indonesia, kira-kira apa yang paling pertama ia benahi?” Jawaban mahasiswa macam-macam. Ada yang bilang korupsi. Ada yang bilang ekonomi. Ada yang bilang hukum. Tapi penulis justru berpendapat bahwa pertanyaan itu bukan soal apa yang ia benahi, melainkan soal bagaimana ia memulainya. Ternyata, dimulainya bukan dari rakyat, bukan dari sistem, bukan dari undang-undang, tapi dari dirinya sendiri.
Baca Juga: Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam, Hikmah dari Ihya’ Ulumuddin
Umar bin Abdul Aziz memerintah hanya dua tahun lebih beberapa bulan, dari 717 hingga 720 Masehi. Singkat sekali untuk ukuran seorang pemimpin besar. Tapi dalam dua tahun itu, ia meninggalkan jejak yang masih diperbincangkan lebih dari seribu tahun kemudian. Bukan karena ia orator ulung, bukan karena retorika politisnya memukau, dan bukan karena program kerjanya viral di media sosial. Tapi karena hidupnya sendiri adalah bukti dari apa yang ia katakan.
Ketika dilantik menjadi khalifah, hal pertama yang ia lakukan adalah memanggil istrinya, Fatimah binti Abdul Malik, yang notabene adalah putri khalifah sebelumnya dan terbiasa hidup dalam kemewahan istana. Ia berkata kurang lebih begini, “Kita harus memilih, perhiasanmu atau aku mengurus negara ini dengan sepenuhnya. Fatimah memilih sang suami. Semua perhiasan diserahkan ke kas negara. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada sambutan meriah. Tidak ada ucapan terima kasih dari buzzer istana. Cukup satu tindakan, dan itu berbicara lebih keras dari seribu pidato.
Bayangkan jika pemimpin kita, di hari pelantikannya, melakukan hal serupa. Bukan berpidato soal antikorupsi. Bukan membentuk satgas baru. Tapi langsung bertindak, mulai dari dirinya sendiri.
Baca Juga: Menyangkal Korupsi dengan Budaya Bersih dan Unggul
Pemimpin yang Justru Takut Kaya
Hal yang membuat Umar bin Abdul Aziz luar biasa bukan sekadar bahwa ia tidak korup. Yang luar biasa adalah bahwa ia takut korup. Dua hal itu sekilas persis, tapi berbeda jauh. Pemimpin yang tidak korup karena takut ketahuan, akan mencari celah ketika pengawasan longgar. Pemimpin yang takut korup karena keyakinannya kepada Allah, tidak perlu diawasi sama sekali, karena ia mengawasi dirinya sendiri lebih ketat dari lembaga manapun. Dan itulah yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz. Penerapan muraqabah an-nafs (merasa diawasi Allah) menggelayut dalam-dalam di benaknya.
Ia mengembalikan tanah-tanah yang dirampas penguasa sebelumnya. Ia memecat pejabat-pejabat korup, bukan karena tekanan demonstran atau karena kasusnya viral, tapi karena nuraninya tidak memberi ruang bagi kezaliman. Ia mengurangi gajinya sendiri. Ia menjual kuda-kuda dinas yang dianggap berlebihan. Ketika wafat, yang ia tinggalkan hanyalah beberapa keping uang, tidak lebih. Padahal ketika dilantik, ia adalah salah satu orang terkaya di wilayah itu.
Lalu bandingkan dengan realita yang kita hadapi hari ini. Pejabat yang kaya sebelum menjabat, bertambah kaya setelah menjabat. Rumah bertambah. Kendaraan bertambah. Rekening bertambah. Sementara rakyat yang diwakilinya, yang ditugaskan untuk dilayaninya, masih antri di depan puskesmas dengan kartu BPJS yang kadang ditolak. Masih belum bisa menyekolahkan anaknya karena biaya hidup yang terus merangkak. Masih bergantung pada bantuan sosial yang besarannya tidak cukup untuk sepekan.
Ketika Zakat Tidak Laku karena Tidak Ada yang Miskin
Ada catatan sejarah yang penulis selalu sampaikan di kelas dan hampir selalu disambut dengan ekspresi tidak percaya dari para mahasiswa. Di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, para amil zakat di beberapa wilayah kesulitan menemukan orang yang berhak menerima zakat. Bukan karena datanya dimanipulasi. Bukan karena definisi miskin diubah agar angkanya terlihat bagus menjelang laporan akhir tahun. Tapi karena distribusi kekayaan benar-benar terjadi, pajak yang mencekik rakyat diringankan, pejabat zalim dicopot, dan kebocoran anggaran ditutup satu per satu.
Baca Juga: Ketika Kampus Negeri Kehilangan Ruhnya, Alarm Bahaya di Balik Status PTNBH
Indonesia punya semua modal untuk kemakmuran itu. Tanahnya subur. Lautnya kaya. Sumber daya alamnya berlimpah sampai-sampai bangsa lain rela jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menggalinya. Penduduknya besar dan muda. Tapi kekayaan itu entah mengalir ke mana. Yang jelas, bukan ke kantong rakyat di akar rumput. Selama pemimpin masih melihat jabatan sebagai kesempatan untuk mengumpulkan, bukan untuk mendistribusikan, kemakmuran itu akan terus tinggal di atas kertas rencana pembangunan yang dijilid rapi lalu disimpan di lemari arsip.
Bukan Krisis Sistem, tapi Krisis Manusia
Indonesia hari ini bukan kekurangan aturan. Undang-undangnya tebal. Lembaga pengawasnya berlapis. Komisinya banyak. Regulasinya tumpang tindih sampai para pelaksananya sendiri kadang bingung mana yang berlaku. Yang langka bukan sistemnya. Yang langka adalah manusianya. Yang langka adalah pemimpin yang tidak bisa tidur nyenyak bukan karena terlalu banyak pikiran tentang proyek, tapi karena terlalu banyak memikirkan rakyatnya yang belum sejahtera. Yang merasa malu sendiri ketika naik jabatan tapi kondisi rakyatnya tidak berubah. Yang mundur bukan karena ditekan, tapi karena nuraninya sendiri yang menekan.
Kita sudah terlalu sering melihat pemimpin yang pandai berdalih, yang selalu punya penjelasan untuk setiap kegagalan. Yang setiap kebijakan buruk selalu ada framing-nya. Yang ketika ditanya soal kesejahteraan rakyat, jawabannya selalu panjang tapi kosong, penuh istilah teknis tapi nihil empati. Umar bin Abdul Aziz tidak perlu framing. Hidupnya sendiri yang berbicara. Dan itulah yang paling sulit ditiru, bukan kebijakannya, bukan programnya, tapi integritasnya yang tidak bisa dipoles oleh tim komunikasi manapun.
Yang paling sulit ditiru dari Umar bin Abdul Aziz bukan kebijakannya dan bukan programnya. Yang paling sulit ditiru adalah bahwa hidupnya sendiri sudah menjadi jawabannya.
Pengandaian yang Seharusnya Menjadi Cermin
Tentu, tulisan ini bukan ajakan untuk mendirikan khilafah atau merindukan sistem pemerintahan abad ke-8. Konteksnya berbeda, zamannya berbeda, tantangannya berbeda. Umar bin Abdul Aziz hidup di masyarakat yang berbeda struktur sosialnya dengan Indonesia yang plural, demokratis, dan modern hari ini. Mengambilnya sebagai model bukan berarti mengimpor bentuk pemerintahannya. Yang bisa diambil adalah ruhnya, yaitu bahwa kekuasaan adalah amanah bukan hak, bahwa jabatan adalah beban bukan mahkota, dan bahwa pemimpin yang benar adalah yang hidupnya konsisten dengan ucapannya, bukan yang pandai menyusun narasi agar ucapannya terlihat konsisten.
Baca Juga: Kampus Bukan Pabrik, Ilmu Bukan Produk: Menyoal Wacana Kemdiktisaintek
Pertanyaan yang lebih penting dari “andai Umar bin Abdul Aziz memimpin Indonesia” sebenarnya adalah, andai kita sebagai masyarakat berani menuntut standar seperti itu dari pemimpin kita. Bukan menuntut kesempurnaan yang memang tidak ada. Tapi menuntut kejujuran yang seharusnya ada. Bukan menuntut pemimpin yang tidak pernah salah, tapi menuntut pemimpin yang ketika salah, ia bertanggung jawab dan tidak mencari kambing hitam. Selama kita masih nyaman memilih pemimpin berdasarkan kedekatan, popularitas, atau seberapa besar angpao yang dibagi di hari pencoblosan, jangan heran kalau hasilnya selalu sama.
Pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz tidak turun dari langit. Ia lahir dari masyarakat yang tidak menoleransi kebohongan, yang tidak bertepuk tangan untuk pemimpin korup hanya karena ia sering membagi bantuan, dan yang cukup dewasa untuk membedakan mana pemimpin yang benar-benar melayani dan mana yang hanya pandai berpura-pura melayani sambil diam-diam mengisi tasnya sendiri.
Umar bin Abdul Aziz memang tidak akan pernah memimpin Indonesia. Tapi semangat yang ia hidupkan, bahwa jabatan adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan, bukan di hadapan KPK, bukan di hadapan DPR, apalagi polisi, hakim, atau jaksa, tapi di hadapan Allah, adalah sesuatu yang seharusnya masih relevan. Kalau tidak untuk pemimpinnya, setidaknya untuk kita yang memilihnya.
Penulis: Muhammad Abror Rosyidin, Dosen Unhasy Tebuireng Jombang
Editor: Rara Zarary
