Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid memberi sambutan dalam acara silaturahmi menteri agama dengan alim ulama Jawa Timur, di Tebuireng.

Tebuireng.online— Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa’adi memaparkan beberapa program strategis instansinya di hadapan ratusan ulama Jawa Timur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Selasa (12/11/2019).

Program-program tersebut menurutnya searah dengan amanat Presiden RI Ir Joko Widodo ke Kementrian Agama RI saat rapat kabinet beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, mulai akhir 2019 ini kementrian agama akan mulai melaksanakan moderasi beragama. Masalah ini menjadi program unggulan lima tahun kedepan guna memperkuat landasan pembangunan dalam bidang pendidikan agama, kerukukanan beragama, pondok pesantren.

Diharapkan dengan program moderasi agama ini bisa membuat gagasan Islam Rahmatal lil Alamin bisa menemukan wujudnya dalam berbangsa dan bernegara. Moderasi ini mengandung makna tawasut, tawadzun atau seimbang dan i’tidal. Beragama yang penuh toleransi, kerahmatan dan kedamaian.

“Program selanjutnya dimulainya babak baru di mana pesantren punya payung hukum berupa UU pesantren,” jelasnya.

Majalah TebuirengIklan Tebuireng Online

Mantan Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) ini menjelaskan dengan adanya UU pesantren maka semua pihak bisa membantu pesantren menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan pengembangan sumberdaya masyarakat.

Pesantren berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD. Hal ini berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren yang mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Melalui UU ini, pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. UU ini juga memberikan landasan hukum bagi pesantren untuk kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan pesantren.

“Kita akan perjuangan anggaran negara untuk pesantren,” tegas Zainut.

Acara yang berlangsung di Gedung Yusuf Hasyim Pesantren Tebuireng mendapuk KH Salahuddin Wahid dan Zainut Tauhid sebagai pematik diskusi. Bertindak sebagai moderator adalah pakar pendidikan Islam Profesor Imam Suprayogo dari Malang.

Hadir juga perwakilan Ma’had Aly seluruh Jawa Timur dan perwakilan pondok pesantren seperti Pesantren Lirboyo, Nurul Jadid, Salafiyah Syafi’iyah dan beberapa pesantren lainnya. Ikut serta Kepala Kementrian Agama se-Jawa Timur.

Zainut menegaskan bahwa UU pesantren tidak untuk mengentervensi pesantren. Sekarang pesantren akan bisa optimal mengembangkan segala kelebihannya sesuai ke khasannya masing-masing. Dengan syarat tidak melupakan tugasnya mencetak ulama, ciri kemandirian, keikhalasan, kesederhanaannya dan kejujuran.

“Dalam kontek pendidikan, pendidikan Islam harus melakukan lompatan jauh dan terobosan untuk mencapai target yang tertunda. Sesuai harapan presiden diawal rapat kabinet,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Zainut Presiden Joko Widodo juga mengamanatkan kepada Kementrian Agama RI untuk memperkuat pengelolaan haji dan umrah serta memperkuat pengelolaan sertifikasi halal.

Kementrian Agama RI berkomitmen dalam pemgelolaan haji harus diniatkan ibadah sehingga jamaah bisa haji dengan khusyuk. Mendapatkan hak dan fasilitas sesuai pembayaran.

Laporan pengelolaan haji dibuat secara terbuka dan diaudit khusus oleh lembaga independent. Dalam umroh, akan diperketat pada pengawasaan biro pelaksa perjalanan umroh. Guna peningkatan kualitas biro, Kementrian Agama RI bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak berwajib untuk menindak para pelanggar.

Khusus sertifikasi halal, Kementrian Agama RI masih bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena selama puluhan tahun sertifikasi halal dikelola MUI. SDM dan sistemnya milik kementrian agama belum siap.

“LPPOM MUI sejak 17 Oktober 2019 tidak aktif lagi. Sertifikasi kita yang pegang, tapi nanti ada Mou dengan MUI,” ungkapnya.

Secara khusus, menurut Zainut Kementrian Agama RI butuh kerjasama dengan semua ormas agama dan komunitas agama agar diberikan kritik yang membangun.

“Jangan tinggalkan kami, terus bimbing kami dan berikan arahan kepada kami. Sehingga bisa memberikan hal terbaik untuk agama dan bangsa,” pintanya.

Selain itu, ia juga meminta semua pihak menghentikan perdebatan perihal ucapan salam buat semua agama, cadar dan celana cingkrang. Baginya masalah cadar dan celana cingkrang itu masalah lain. Tidak ada hubungannya dengan radikalisme.

Ucapan dari Menteri Agama RI Fachrur Razi beberapa waktu lalu semata untuk memberikan ketertiban dan kedisiplinan aparatur sipil negara. Ini hanya untuk lingkungan kementrian agama saja. Tidak perlu dilebarkan.

Kemarin menteri  agama juga dikabarkan khutbah tidak baca salawat. Padahal bila diteliti melihat videonya maka ada bacaan salawat. Itu lah efek kemajuan zaman. Sehingga perlu hati-hati dalam bicara ke publik.

“Karena tentara maka ketika diberi tugas oleh presiden untuk menanggulangi radikalisme langsung tancap gas poll. Sehingga menimbulkan sedikit perbedaan. Tapi sudah mulai reda. Semangatnya yang kita tangkap, bagaimana pun kita semua punya misi yang sama yaitu menangkal radikalisme,” tutupnya.

Pewarta: Syarif Abdurrahman