Tebuireng.online- Nahdlatul Ulama (NU) dinilai tidak pernah berada dalam ruang hampa sosial maupun politik sejak awal kelahirannya. Evolusi organisasi ini dari masa ke masa menunjukkan dinamika yang terus bergerak di antara dimensi etis, politis, dan sosiologis. Hal tersebut dipaparkan oleh Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D., dalam forum kajian Al-Qānūn Al-Asāsī di lingkungan Pesantren Tebuireng, Sabtu (14/02/2026).
Menurut Prof. Masdar, perkembangan NU tidak bersifat linier, melainkan fluktuatif sesuai dengan konteks zaman. Ia menyoroti bagaimana dimensi-dimensi tersebut saling menguat atau melemah bergantung pada momentum sejarah yang dihadapi organisasi.
Prof. Masdar menjelaskan bahwa penguatan dimensi politik NU tampak sangat jelas ketika organisasi ini bertransformasi menjadi partai politik pada periode 1952 hingga 1984. Namun, pasca-Keputusan Khittah 1926 pada tahun 1984, orientasi organisasi kembali mengalami pergeseran fundamental.
“Sejak 1984 sampai sekarang, dimensi etis dan dimensi sosiologis itu kembali menjadi panglima,” tegasnya.
Meski demikian, keputusan untuk mengambil jarak dari politik praktis justru memunculkan tantangan baru, yakni ketegangan antara faksi politik dan faksi organisasi. Menurutnya, akar masalahnya terletak pada upaya mendefinisikan ulang relasi NU sebagai organisasi kemasyarakatan (civil society) dengan potensi kekuatannya di ranah politik.
Lebih lanjut, Prof. Masdar menegaskan bahwa NU sejak awal tidak mungkin dilepaskan dari politik dalam arti universal. Fondasi politik fundamental tersebut telah diletakkan sejak kelahiran NU melalui perumusan Al-Qānūn Al-Asāsī oleh Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari.
“Dalam muqadimah Al-Qānūn Al-Asāsī, Hadratussyaikh bertindak sebagai the safeguard of orthodoxy atau pelindung ortodoksi yang dipraktikkan oleh mayoritas umat. Di situ beliau sangat tegas,” ungkap Prof. Masdar.
Menurutnya, ketegasan Hadratussyaikh bukan sekadar persoalan teologi, melainkan sebuah strategi sosial dan politik kebudayaan untuk mengikat jemaah ulama serta umat dalam satu orientasi perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah.
Menanggapi berbagai konflik internal yang muncul belakangan ini, Prof. Masdar membacanya sebagai imbas dari ketegangan antara peran NU sebagai kekuatan civil society dan bagian dari kekuatan politik. Ia menutup pemaparannya dengan menekankan pentingnya pembacaan kontekstual terhadap ideologi dasar organisasi.
“Tantangan terbesar NU hari ini adalah bagaimana membaca ulang Al-Qānūn Al-Asāsī secara kontekstual tanpa kehilangan ruh etisnya. Pertanyaannya bukan apakah NU berpolitik atau tidak, tetapi politik seperti apa yang harus terus hidup dalam tubuh NU,” pungkasnya.
Baca Juga: Bedah Genealogi Al-Qānūn Al-Asāsī, Kiai Abdul A’la Ulas Transformasi NU Lintas Zaman
Pewarta: Albi
Editor: Sutan
