Dinasti politik, sebagaimana yang sering kita saksikan dalam sejarah dunia, merupakan fenomena yang melibatkan pewaris kekuasaan dari satu keluarga atau keturunan yang memerintah sebuah negara atau wilayah untuk jangka waktu yang panjang.
Dalam perspektif Islam Ahlussunnah, konsep dinasti politik juga dilihat dengan cermat, mengingat implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan yang adil dan keberlangsungan kepentingan umat. Islam, sebagai ajaran yang lengkap dan universal, memberikan pedoman tentang bagaimana tata kelola politik seharusnya diatur, termasuk dalam hal penerusan kekuasaan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas diutamakan dalam setiap sistem pemerintahan yang berlandaskan Islam.
Dalam sejarah Islam, terdapat contoh-contoh dinasti politik yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam Ahlussunnah. Salah satu contoh yang terkenal adalah Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Meskipun terdapat perbedaan dalam gaya pemerintahan dan kebijakan, kedua dinasti ini memiliki ciri khas dalam mempertahankan nilai-nilai Islam dalam struktur politik mereka.
Dinasti Umayyah, yang berdiri setelah masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, merupakan dinasti politik pertama dalam sejarah Islam. Meskipun terdapat kritik terhadap beberapa kebijakan mereka, seperti penyebaran kekayaan yang tidak merata, namun dinasti ini berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Spanyol dan Asia Tengah. Mereka juga memberikan kontribusi besar dalam pembangunan infrastruktur dan perdagangan Islam pada masa itu.
Sementara itu, Dinasti Abbasiyah, yang menggantikan Dinasti Umayyah pada tahun 750 M, membawa perubahan besar dalam dunia Islam. Mereka memindahkan pusat kekuasaan dari Damaskus ke Baghdad dan mendirikan institusi pendidikan dan kebudayaan yang terkenal seperti Baitul Hikmah.
Dinasti ini juga dikenal karena memperluas toleransi agama, mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, dan memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Asia Tengah dan Afrika Utara. Namun demikian, meskipun terdapat contoh-contoh dinasti politik yang berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam Ahlussunnah dalam tata kelola pemerintahan, tidak selalu semua dinasti politik berjalan sesuai dengan idealisme Islam. Terdapat juga contoh-contoh dinasti politik yang menyalahgunakan kekuasaan, menindas rakyat, dan melanggar prinsip-prinsip keadilan Islam.
Dalam perspektif Islam Ahlussunnah, penting bagi dinasti politik untuk selalu mengutamakan kepentingan umat dan memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh Allah SWT dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Keadilan hukum, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan.
Dengan demikian, dinasti politik dalam perspektif Islam Ahlussunnah bukanlah sekadar pewaris kekuasaan keluarga atau keturunan, tetapi merupakan lembaga yang harus bertanggung jawab menjalankan ajaran Islam dalam tata kelola pemerintahan. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam membangun sistem politik yang adil dan berkelanjutan dalam konteks Islam.
Baca Juga: Khilafah, Sistem Baku dalam Politik Islam?
Ditulis oleh Anis Faikatul Jannah, mahasiswi Universitas Hasyim Asy’ari
