Pemilu 2024 memang belum dimulai. Namun, persaingan demi persaingan mulai tampak ke permukaan. Baik di media sosial, atau dunia nyata, saling sikut menyikut perihal siapa yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin negeri ini.
Untuk masyarakat, janganlah tergesa-gesa untuk menentukan pilihan. Janganlah tergoda untuk kemudian tertarik dengan alur mereka yang serakah terhadap status jabatan. Pertimbangan lebih lanjut perlu untuk diperhatikan. Meninjau, kemaslahatan hasil putusan pemerintahan adalah fokus utama yang harus ada, lalu masyarakat bisa menikmatinya secara keseluruhan.
Untuk itu, perlu kiranya kita mempertimbangkan sejak dini. Bagaimana sistem pemerintahan yang ideal menurut kacamata Islam? Bagaimana standar pemerintahan yang sesuai dengan nilai ajaran Islam?
Dalam hal ini, KH. Afifuddin Muhajjir, dalam buku Fiqh Tata Negara, menuturkan, menurut pandangan Islam, benar atau tidaknya sebuah kebijakan (sistem) pemerintah bergantung kepada implikasi terhadap rakyat. Jika berujung kemaslahatan, maka dianggap benar oleh syariat. Jika sebaliknya, maka salah.
Mungkin muncul pertanyaan. Kenapa konsepnya seperti itu? Jawaban sederhananya, karena pemerintah bekerja bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk rakyat yang diaturnya.
Kiranya KH. Afifuddin Muhajjir hendak menegaskan satu kaidah Fikih sebagaimana di bawah ini,
تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus mempertimbangkan kemaslahatan.”
Kaidah tersebut tercantum di dalam kitab Asbah wa Nadhair, karangan Imam Suyuthi. Beliau adalah salah satu ulama yang dianggap sebagai Pembaharu Islam tahun sembilan hijriah.
Dari sini, kita bisa menyederhakan pembahasan. Jadi, kita bisa menilai, apakah sistem itu sudah sesuai dengan nilai ajaran Islam atau belum, dengan melihat, apakah sistem pemerintahan tersebut sudah memberikan implikasi positif (kemaslahatan) terhadap rakyat atau belum. Kalau sudah, maka sesuai. Namun kalau belum, maka belum sesuai.
Dari sini, mungkin masyarakat bisa mempertimbangkan lebih lanjut. Bagaimana cara memilih sosok pemimpin yang ideal. Bagaimana cara mengetahui sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai ajaran Islam. Dari sini, beberapa efek negatif yang dirasakan sebagian masyarakat bisa diminimalisir sedimikian rupa.
Untuk negeri tercinta, Indonesia, kita tidak boleh tergesa-gesa menilai. Memang secara dasar, sistem pemerintahan yang sesuai dengan Islam adalah sesuai dengan penjelasan di atas. Namun, setelah melihat suguhan yang ada, kita tidak bisa langsung menilai bahwa sistem pemerintahan Indonesia tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Masih ada sekian pertimbangan untuk kemudian bisa menilai sistem pemerintahan Indonesia. Sekian! Terima kasih!
Ditulis oleh Moch Vicky Shahrul Hermawan, Mahasantri Mahad Aly An-Nur II Al-Murtadlo Malang
