Tebuireng.online— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas) nomor 2 tahun 2017 tidak akan sembarangan menyasar Ormas. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Al Haflatul Kubro dan hari ulang tahun Madrasah ke-102, pondok pesantren ke-192 serta Haul Masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Ahad (23/7/2017) malam.
“Perppu pengganti undang-undang supaya ormas yang anti pancasila itu dibubarkan, yang kena itu yang anti pancasila, yang tidak anti pancasila ya tidak akan kena, yang dibubarkan itu ormas yang anti pancasila,” ujar Kiai Ma’ruf. Menurut Rois Am PBNU ini, masalah bentuk negara ini sudah selesai dan tidak perlu diperdebatkan, ditawar, apalagi dirubah sistem pemerintahannya.
“Masalah negara ini sudah selesai, sudah final, walaupun ada yang berbeda ada yang ingin menjadi negara sekuler, negara Islam, akhirnya semuanya telah sepakat dengan konsensus pancasila. Negara ini bukan negara Islam, bukan negara kafir, bukan negara perang, namun negara damai, hubungan muslim dan non muslim adalah hubungan saling berjanji saling hidup berdampingan sebagaimana hadis, “Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu,” Imbuh alumnus Pesantren Tebuireng itu.
Menurut Kiai Ma’ruf, dikeluarkannya Perppu tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persolan negara. “Untuk menyelesaikan persoalan, kita harus menjaga negara menjaga negara dari kelompok kanan kiri, dan juga radikalisme sekuler yang ingin meniadakan agama dalam kehidupan bernegara. Kalau politik tidak ada agamanya nanti jadi politik transaksional, maka yang terjadi Kiai Khos kalah dengan Kiai Cash,” jelas pakar ekonomi syariah itu lebih lanjut.
Di dalam perpolitikan di Indonesia, terangnya lebih lanjut, semasa Hadratussyaikh masih hidup, beliau sudah mengatakan, “Telah melemah jiwa keagamaan dalam perpolitikan Indonesia, bahkan hampir mati dalam akhir-akhir ini, jangan-jangan sudah mati, agama dalam perpolitikan Indonesia”.
Beliau juga mengaku telah bertemu dengan Presidan Joko Widodo yang akan membentuk majelis dzikir Hubbul Wathan. “Kami dan presiden sudah membentuk Majelis dzikir Hubbul Wathon, saya dewan penasehatnya, presiden dewan pembinanya. Tanggal 1 Agustus Dzikir Nasional di Istana Negara, jadi tidak hanya ulama yang dzkir, presiden dzikir, menteri dzikir, TNI/Polri dzikir, semuanya berdzikir,” tandas kiai 74 tahun itu.
Pewarta: Rif’atuz Zuhro
Editor/Publisher: M. Abror Rosyidin
