”Jilbab bagi polwan sudah dalam proses persiapan,” kata Komisioner Kompolnas, Muhammad Nasir, Jumat (28/2).
Beliau mengaku, Kompolnas sendiri tidak dapat mengintervensi Polri dalam menentukan keputusannya. Polri memang memiliki hak sendiri dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Sedangkan Kompolnas hanya pemberi masukan serta mengawasi kinerja Polri.
Wakil Kapolri, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, diharapkan dapat segera menyelesaikan persoalan jilbab polwan. Hal ini diharapkan dapat menjadi kabar baik bagi umat Islam, khususnya muslimah di kalangan polwan yang ingin berjilbab.
“Kami berharap ada titik terang,” jelas Anggota Komisi III DPR dari PKB, Baharudin Nasori.
Polwan yang ingin berjilbab akhirnya mampu bernapas lega. Pasalnya, Wakapolri baru ini menjadi tumpuan bagi polwan yang ingin menjalankan hak asasinya untuk menjalankan keyakian. “Tentunya dengan berjilbab,” papar Baharudin.
Dia menyatakan selama ini komunitas muslimah memiliki kader yang semangat mendorong polwan berjilbab. Santri – santri perempuan yang tamat pesantren sudah bagus berjilbab. Namun, ketika masuk ke Polri, mereka harus menanggalkan jilbab, karena peraturan kapolri belum mengatur hal itu dan amat disayangkan hal tersebut.
Persoalan jilbab menurutnya sudah banyak dibicarakan sejak beberapa tahun lalu. Sayangnya, polwan yang ingin berjilbab selalu saja dihalangi peraturan kapolri tentang seragam dinas yang belum mengatur jilbab. (ROL)
