Gus Sholah saat pengajian bulanan PP Muhammdiyah (04/12/2015)
Gus Sholah saat pengajian bulanan PP Muhammdiyah (04/12/2015)

tebuireng.online– Pengasuh Pesantren Tebuireng Dr. Ir. KH. Salahuddin Wahid, menjadi salah satu pembicara dalam pengajian PP Muhammadiyah yang mengangkat tema Etika Publik Elit Negeri di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (04/12/2015) malam.

Dalam penyampaiannya, tokoh yang akrab disapa Gus Sholah itu menyinggung perjalanan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait kasus Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Kita bersyukur Ketua DPR tidak mau mundur, jadi ada sidang kan. Sidang MKD, kalau orang jowo bilang mahkamah konco dewe (teman sendiri). Wong, mereka yang menjalankan sidang tidak mengerti makna etika, terlalu banyak guyonan yang terjadi dalam sidang,” kata Gus Sholah seperti yang dikutip dari  Detik.com.

Gus Sholah kemudian mengkritisi sikap Setya Novanto yang tetap bertahan dengan posisi sebagai ketua DPR, dan merasa tak bersalah atas kasus yang bergulir di MKD. Menurut mantan Wakil Ketua Komnas HAM tersebut, harusnya di Indonesia ada budaya mundur.

“Di negara maju ada budaya mundur, di negara mundur ada budaya maju. Sudah salah ya maju terus, seperti itu kenyataan yang ada di Indonesia,” ujar beliau sambil tersenyum dan disambut tawa para hadirin.

Majalah TebuirengIklan Tebuireng Online

Di ujung pembicaraanya, adik dari Gus Dur ini juga menyesalkan perilaku pimpinan MKD yang memperlakukan pelapor  Sudirman Said dan saksi bos PT Freeport Maroef Sjamsoeddin saksi seakan-akan sebagai terdakwa. “Semestinya yang melapor diperlakukan dengan baik, malah diperlakukan seperti terdakwa,” ucap Gus Sholah.

Selain Gus Sholah, juga hadir sebagai narasumber dalam pengajian tersebut, Direktur Ma’arif Institute yang juga Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Syafi’i Ma’arif, Muhammad Sobari dan Ketum PP Muhammadiyah Dr. H. Haedar Natsir. Para tokoh tersebut membahas etika elit politik yang semakin bobrok.

Dalam acara Mata Najwa di MetroTV malam tadi (06/11/2015), Gus Sholah juga mempertanyakan kepantasan seorang pejabat tinggi legislatif mengadakan pertemuan dengan pengusaha tanpa melibatkan komisi 7 dan pemerintah terkait. Menurut Gus Sholah pertanyaan ini harus bisa dijawab oleh MKD.

“Pertanyaanya, pantas atau tidak pantas?,” tanya Gus Sholah kepada salah satu anggota MKD Fraksi Golkar, Ridwan Bae yang juga hadir dalam acara tersebut, tetapi tak mampu menjawab. Gus Sholah berpesan agar DPR dan MKD mampu membedakan mana yang patut dan tidak patut dilakukan oleh anggota dewan. (abror)

SebelumnyaEnam Santri Tebuireng Ikuti Diklat Penyegaran Berbahasa Indonesia untuk Wartawan
BerikutnyaMajlis Riyadlul Jannah Guncang Bumi Tebuireng dengan Shalawat