Tebuireng.online– Dewan Masyaikh Pesantren Tebuireng menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala sekolah dan kepala pondok di bawah naungan Yayasan KH. M. Hasyim Asy’ari pada Sabtu (7/12/2025). Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 1 Gedung Yusuf Hasyim.
Rapat tersebut membahas evaluasi program pengajian diniyah serta pola komunikasi antara pondok dan unit sekolah, mulai dari pemetaan kendala, penyampaian masukan, kritik, hingga perumusan solusi bersama. Selain itu, forum juga menyoroti maraknya kasus perundungan (bullying) di lingkungan Pesantren Tebuireng.
Sejumlah pimpinan turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Gus Abdul Mughni, Gus Hasyim, dan H. Lukman, mengingat isu yang dibahas menyangkut sinergi dua lembaga strategis: pondok dan sekolah.
Baca Juga: Dewan Masyaikh Gelar Forum Koordinasi Kurikulum Diniyah Tebuireng
Ketua Dewan Masyaikh, KH. Mustain Syafi’i, menegaskan bahwa penanganan kasus perundungan di pesantren harus dilakukan secara proporsional dan edukatif. “Jika ditemukan kasus bullying, pembina dan pengurus harus memberikan penanganan yang tepat, salah satunya melalui edukasi, nasihat yang baik, dan komunikasi yang sehat antara pembina, santri, dan wali santri,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketegasan dalam penegakan aturan pesantren. “Kalau perlu dikeluarkan ya dikeluarkan, tapi kudu disangoni, didungakno, dan tetap dianggap santri Tebuireng,” tuturnya, mengibaratkan perpisahan Nabi Musa dan Nabi Khidir sebagai bentuk tarbiyah yang tetap menjunjung adab.
Pembahasan kemudian berlanjut pada evaluasi pengajian diniyah. Gus Hasyim berpendapat bahwa pelaksanaan program diniyah semestinya menjadi kewenangan penuh pesantren, bukan unit sekolah. “Diniyah itu seharusnya ditangani pesantren, bukan sekolah. Namun dalam praktiknya masih banyak yang di-handle sekolah,” katanya.
Gus Hasyim juga menyoroti penurunan prestasi akademik santri akibat kurangnya jam belajar di asrama. Ia mengusulkan dua alternatif solusi: penguatan kehadiran santri dalam pengajian bandongan setelah Isya serta penundaan operasional kantin hingga pengajian selesai, atau mengadakan pengajian mandiri di kamar yang didampingi pembina.
Perwakilan SMA A. Wahid Hasyim mengungkapkan bahwa motivasi santri mengikuti diniyah, khususnya kelas XII, masih perlu ditingkatkan. Ia mengusulkan agar kelulusan program diniyah dijadikan syarat mengikuti ujian sekolah. “Agar santri memahami bahwa untuk lulus sekolah, mereka juga harus lulus diniyah,” ujarnya.
Baca Juga: Bahas Stunting dan Bullying, Ini Hasil Konferensi Pers Bahtsul Masail Tebuireng
Sementara itu, Ustadz Mulya Afif dari Pesantren Sains Tebuireng menilai masalah diniyah tidak hanya terletak pada santri, melainkan juga pada sumber daya pengajar. “Kedisiplinan guru diniyah menjadi sorotan. Banyak pengajar yang merangkap pembina sering terlambat atau absen karena kewajiban lain,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Ustadz Mudhfar dari Tebuireng Kesamben. Ia mengungkapkan masih ada pembina yang belum memadai dalam kemampuan membaca kitab. “Perlu ada program khusus bimbingan baca kitab dan penguatan ilmu imla’,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, KH. Mustain Syafi’i menegaskan bahwa syahadah diniyah harus menjadi syarat mutlak untuk mengikuti ujian semester di sekolah. Ia juga mengusulkan agar sejak awal pendaftaran santri baru disertakan pakta integritas yang menyatakan kewajiban mengikuti program diniyah.
Meski demikian, KH. Mustain mengingatkan agar para peserta tidak terlalu keras dalam menilai kinerja para pembina. “Menjadi pembina itu berat. Sistem penilaian seperti finger print dan skoring santri perlu dirahasiakan, tetapi jangan menilai pembina secara berlebihan. Tidak adil jika kita terlalu mem-pressure mereka,” pungkasnya.
Pewarta: Dimas Setyawan Saputro
Editor: Rara Zarary
