KH Wahid Hasyim Arsitek Bangsa dan Pelopor Modernisasi
KH Abdul Wahid Hasyim, putra kelima dari KH Hasyim Asy’ari, lahir di Jombang pada 1 Juni 1914. Sejak kecil, beliau menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan memiliki perspektif pemikiran yang melampaui zamannya. Meskipun dibesarkan di lingkungan pesantren, KH Wahid Hasyim memiliki wawasan yang luas, bahkan mempelajari bahasa asing seperti Belanda dan Inggris secara autodidak.
Setelah menuntut ilmu di Mekkah, beliau kembali ke Tebuireng dan menjadi pengasuh kedua pesantren tersebut. Di bawah kepemimpinannya, beliau mempelopori modernisasi pendidikan pesantren dengan mendirikan Madrasah Nidzamiyah. Madrasah ini menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, dengan proporsi 30% untuk ilmu agama dan 70% untuk ilmu umum seperti bahasa asing, matematika, geografi, dan sejarah. Perubahan ini bertujuan agar para santri dapat bersaing dan berkontribusi di dunia luar, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan umum di pesantren. Keberhasilan model pendidikan ini terbukti dengan banyaknya alumni Tebuireng yang terlibat dalam kegiatan masyarakat dan pemerintahan pada masa itu.
Baca Juga: Pesantren Tebuireng sebagai Episentrum Nasionalisme Religius
Transisi dari perjuangan fisik ke perjuangan intelektual dan politik sangatlah jelas pada diri KH Wahid Hasyim. Ayahnya, KH Hasyim Asy’ari, fokus pada perjuangan bersenjata melalui Resolusi Jihad. KH Wahid Hasyim, sebagai generasi penerus, mengalihkan estafet perjuangan ke arena yang berbeda yakni diplomasi, perumusan dasar negara, dan modernisasi pendidikan. Beliau menyadari bahwa kemerdekaan tidak hanya direbut, tetapi juga harus diisi oleh kader-kader yang cakap dan terdidik, baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum. Visi ini adalah kelanjutan logis dari visi ayahnya.
KH Wahid Hasyim adalah salah satu founding father Republik Indonesia. Di usia yang relatif muda, beliau menjadi anggota termuda di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sebagai perwakilan suara umat Islam, beliau berperan penting dalam perumusan dasar negara. Dalam perdebatan yang sengit, beliau dengan jiwa negarawan yang besar bersedia menerima penghapusan “tujuh kata” dari Piagam Jakarta demi menjaga persatuan bangsa.
Selain itu, KH Wahid Hasyim juga berperan dalam pembentukan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Barisan Hizbullah, yang membantu perjuangan umat Islam merebut kemerdekaan. Perjuangan politik beliau kemudian berlanjut setelah kemerdekaan. Beliau diangkat langsung oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama pertama di Indonesia, menjabat dari 1945 hingga 1949, dan kemudian selama tiga periode dari 1949 hingga 1952. Peran ini mengukuhkan hubungan antara negara dan agama di Indonesia, menunjukkan bahwa Islam adalah bagian integral dari fondasi bangsa.
K.H. Abdurrahman Wahid Pembaharu NU dan Pengawal Pluralisme
KH Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan sapaan Gus Dur, adalah cucu dari KH Hasyim Asy’ari dan putra dari KH Wahid Hasyim. Lahir pada 7 September 1940, Gus Dur tumbuh dan besar di lingkungan pesantren. Namun, seperti ayahnya, beliau melanjutkan pendidikan di luar negeri, menempuh studi di Universitas Baghdad dan Universitas Al-Azhar. Latar belakang pendidikan yang unik, menggabungkan tradisi pesantren dengan ilmu pengetahuan modern dari Barat menjadi modal bagi pemikiran-pemikiran revolusionernya.
Baca Juga: Pemikiran Visioner Wahid Hasyim: Warisan bagi NU dan Dunia Islam
Kiprahnya dimulai dengan memimpin Nahdlatul Ulama sebagai Ketua Umum dari 1984 hingga 1999. Puncaknya, pada 1999, beliau terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat hingga 2001. Perjalanannya dari seorang reformis NU menjadi pemimpin negara menunjukkan bahwa visi Tebuireng dapat diwujudkan di tingkat tertinggi pemerintahan.
Sebagai pemimpin NU, Gus Dur menjadi pelopor pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Beliau berhasil memadukan dua tradisi pemikiran yang berbeda, yaitu tradisi Timur yang diperolehnya dari lingkungan pesantren, dan tradisi Barat yang didapatnya dari interaksi dengan ilmu pengetahuan modern di Eropa. Kontribusinya ini menghasilkan gagasan-gagasan segar yang sering kali mengejutkan, tetapi memiliki relevansi mendalam untuk masyarakat kontemporer.
Konsep-konsep utamanya, seperti “dinamisasi pemikiran Islam,” bertujuan untuk menginterpretasi ulang doktrin keislaman agar dapat merespons isu-isu kontemporer secara lebih dinamis. Hal ini terwujud dalam gerakan “kontekstualisasi kitab kuning,” yang memberikan ruang bagi generasi muda NU untuk berijtihad dan membahas isu-isu modern seperti demokrasi dan pluralisme dari perspektif Islam. Selain itu, beliau juga mencetuskan “pribumisasi Islam,” sebuah konsep yang menekankan pentingnya menghargai budaya dan kearifan lokal, berlawanan dengan proyek arabisasi yang dikampanyekan oleh sebagian umat Islam.
Gus Dur dikenal sebagai sosok humanis dan demokratis yang teguh. Beliau adalah pembela gigih hak-hak minoritas, meyakini bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil ‘alamin). Pemikiran pluralisme bagi Gus Dur bukanlah menyamaratakan semua agama, melainkan menghargai keberadaan pluralitas sebagai sunnatullah atau ketetapan Tuhan.
Sebagai Presiden, beliau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang revolusioner dan pro-minoritas. Beliau secara tegas mengakui etnis Tionghoa sebagai warga negara yang setara, dengan hak yang sama. Kebijakan ini diwujudkan dengan mencabut peraturan-peraturan diskriminatif dan mengizinkan perayaan Imlek secara resmi. Di bidang ekonomi, beliau lebih mengutamakan pemerataan (economic equality) dibandingkan pertumbuhan semata (economic growth), sebuah pendekatan yang mencerminkan keinginannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.
Baca Juga: Gus Dur Pendekar Rakyat: Kritik Sosial dalam Nada Kesenian
Gus Dur adalah puncak logis dari visi tiga generasi keluarga Tebuireng. KH Hasyim Asy’ari meletakkan fondasi spiritual dan politis untuk perjuangan. KH Wahid Hasyim membuka pintu intelektual bagi santri untuk berinteraksi dengan dunia modern. Gus Dur, yang memanfaatkan kedua fondasi ini, menerjemahkan “Cinta Indonesia” ke dalam platform kebijakan negara yang inklusif dan progresif. Ia tidak hanya mengintegrasikan Islam ke dalam negara, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai universal seperti demokrasi dan humanisme ke dalam interpretasi Islam.
KH Salahuddin Wahid Estafet Modernisasi Tebuireng dan Visi Kelembagaan
KH Salahuddin Wahid, yang akrab disapa Gus Solah, adalah adik kandung Gus Dur dan juga cucu dari K.H. Hasyim Asy’ari. Berbeda dengan kakak dan ayahnya yang mendalami ilmu agama dan politik, Gus Solah memiliki latar belakang pendidikan arsitektur dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Latar belakang ini memengaruhi pendekatan beliau dalam melanjutkan perjuangan keluarga. Setelah Gus Dur menjadi presiden, Gus Solah mengambil alih kepemimpinan Pesantren Tebuireng pada 2006 dan memimpinnya hingga 2020.
Dibawah kepemimpinannya, Gus Solah secara sistematis melanjutkan dan menyempurnakan visi modernisasi yang telah dimulai oleh ayahnya, KH Wahid Hasyim. Beliau menggunakan keahliannya sebagai arsitek untuk merekonstruksi dan membangun gedung-gedung baru, baik asrama maupun fasilitas pendidikan, untuk mendukung penyelenggaraan pondok pesantren. Dalam bidang non-fisik, beliau menerapkan sistem pendidikan modern, seperti full-day school, dan menyusun prosedur standar operasional untuk kegiatan belajar-mengajar.
Baca Juga: Estafet Perjuangan Gus Irfan Yusuf, dari Tebuireng untuk Indonesia
Visi kelembagaannya juga sangat kuat. Beliau mengembangkan Tebuireng menjadi kompleks pendidikan dan sosial yang komprehensif, dengan mendirikan hingga 17 cabang pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Di samping itu, beliau juga mendirikan berbagai lembaga sosial kemasyarakatan, seperti Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) dan Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren), serta Museum Islam Hasyim Asy’ari (MINHA) dan Rumah Sakit Hasyim Asy’ari.
Meskipun berlatar belakang arsitek dan berfokus pada pengembangan institusi, Gus Solah juga memiliki kiprah politik dan sosial. Beliau sempat menjabat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1998-1999 dan menjadi calon wakil presiden pada 2004. Namun, beliau secara konsisten berpandangan bahwa NU harus menghindari politik praktis, sebuah posisi yang kontras dengan Gus Dur.
Seperti Gus Dur, Gus Solah juga aktif dalam pembelaan hak-hak kelompok minoritas, termasuk advokasi untuk perlindungan pengikut Ahmadiyah. Ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, nilai-nilai kemanusiaan dan pluralisme yang diwariskan dari kakek dan ayahnya tetap menjadi prinsip utama dalam perjuangan beliau.
Gus Dur mengambil peran sebagai pemimpin ideologis dan politik di tingkat nasional, sementara Gus Solah mengambil peran sebagai pemimpin institusional yang fokus pada penguatan fondasi Tebuireng itu sendiri. Ini bukan sebuah perpecahan, melainkan sinergi yang sangat strategis. Gus Dur membawa ideologi Tebuireng ke Istana, sementara Gus Solah memastikan sumber ideologi itu tetap kuat, relevan, dan berkelanjutan.
Mochamad Irfan Yusuf Hasyim Penerus Estafet Perjuangan
Sebagai generasi penerus, KH Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan melanjutkan tradisi keluarga dalam berkontribusi bagi bangsa, baik melalui jalur pesantren maupun pemerintahan. Gus Irfan adalah cucu dari K.H. Hasyim Asy’ari dan putra dari K.H. Yusuf Hasyim, tokoh yang juga dikenal sebagai kiai militer dan pengawal ideologi NKRI. Latar belakang keluarga yang kental dengan nilai keagamaan dan kebangsaan ini menjadi pondasi bagi kiprahnya di berbagai bidang.
Baca Juga: Siap Mengabdi untuk Negeri: Gus Irfan Resmi Dilantik Menjadi Menteri Haji dan Umroh
Gus Irfan memulai pengabdiannya di Pondok Pesantren Tebuireng dengan menjabat sebagai sekretaris umum dari tahun 1989 hingga 2006. Perannya tidak hanya sebatas di bidang pendidikan dan spiritual, tetapi juga merambah ke bidang ekonomi, di mana ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebuireng selama dua dekade, dari 1996 hingga 2016. Di lingkungan Nahdlatul Ulama, Gus Irfan juga aktif sebagai Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU (LPNU). Kiprah ini menunjukkan komitmen beliau dalam membangun kemandirian ekonomi umat sebagai bagian dari perjuangan holistik yang diwarisi dari para pendahulunya.
Di kancah nasional, Gus Irfan mengukir sejarah sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama di Indonesia. Jabatan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap kiprah dan kompetensi beliau. Sebelum ditunjuk menjadi menteri, Gus Irfan sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Perjalanan karier ini mencerminkan dinamika perjuangan keluarga yang senantiasa relevan, dari pengabdian di pesantren hingga diamanahi posisi strategis di pemerintahan. Menurut Gus Irfan, seperti yang diajarkan oleh K.H. Hasyim Asy’ari, kemajuan bangsa harus didasarkan pada fondasi ilmu dan moralitas, serta persatuan di tengah pluralitas. Pandangan ini menegaskan bahwa perjuangan beliau tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhurnya.
Penulis: Muhammad Arief Albani, Penasehat PW IKAPETE Papua
Editor: Rara Zarary
