tebuireng.online– Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang dan Calon Ketum PBNU KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) meminta kepada panitia muktamar untuk memakai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU sebagai landasan bertindak.
“Saya harap panitia bertindak sesuai AD/ART. Biarkan peserta masuk tanpa syarat menulis calon Ahwa,” ujar Gus Sholah usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di gedung KH M Yusuf Hasyim Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Jumat (31/7) sore.
Gus Sholah mengatakan, ada laporan bahwa calon peserta muktamar tidak diizinkan panitia masuk ke arena muktamar sebab tidak berkenan menulis sembilan nama calon formatur (Ahlul Halli Wal Aqdi/Ahwa).
“Orang yang mau daftar untuk jadi peserta diharuskan menuliskan sembilan nama tersebut. Nah, orang-orang itu tidak mau menulis. Karena itu harus diputuskan di muktamar, belum diputuskan kok dipakai”, ungkap beliau. Beliau juga menyayangkan bahwa AHWA yang katanya dipakai untuk menghalau politik uang justru dianggap salah sasaran. “Kalau AHWA untuk mencegah politik uang, kenapa di Rois Aam? Yang rawan kan ketua umum?”, tambahnya kepada wartawan kemarin sore di Ndalem Kepengasuhan.
“Wong itu belum diputuskan di muktamar kok dipaksakan gitu lho. Lha kalau nggak mau menulis ya jangan dipaksa. Kalau nggak mau menulis lalu nggak bisa jadi peserta muktamar, dari mana itu. Itu nggak ada di AD/ART,” tegasnya.
Menurut Gus Sholah, peserta yang tercantum namanya tetap berhak masuk ke arena muktamar dan punya hak suara. “Saya kira nggak perlu menulis nama itu. Ini kan memaksakan kehendak namanya,” tegasnya. Adik kandung Gus Dur ini syarat-syarat tersebut tidak diteruskan jika ingin muktamar berjalan damai. “Daftar tanpa ada syarat apapun dan harus diterima sebagai peserta,” harap beliau.
“Juga jangan ada politik uang. Itu pasti. Mata dunia dan mata akhirat melihat muktamar ini. Apabila muktamar masih mengulangi permainan politik uang seperti di Makassar, Mbah Hasyim akan menangis,” pungkasnya. (abror)
