Tebuireng.online- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adakan Roadshow Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi. Salah satu agenda roadshow ini adalah seminar, yang digelar di Pesantren Teburieng, dengan tema Peran Santri dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia, Jumat (05/07).
Bertempat di Aula Gedung KH. M. Yusuf Hasyim, tampak hadir Pengasuh Pesantren Tebuireng, Ir. Dr. KH. Salahuddin Wahid beserta Ibu Ny. Farida Salahuddin Wahid. Juga turut hadir Bapak Giri dari KPK, tamu undangan kurang lebih 500 peserta seminar, yang terdiri dari santri Tebuireng, perwakilan pesantren sekitar, mahasiswa maupun dosen universitas di Jombang.
Gus Sholah mengungkapkan, “Kami mengucapkan terimakasih kepada KPK yang telah memberikan kepercayaan kepada Pesantren Tebuireng untuk menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan jelajah negri bangun antikorupsi. Selamat datang kepada pihak pimpinan KPK dan hadirin yang dirahmati oleh Allah,” ucap beliau membuka paparan.
Menurut pengamatan Pengasuh Pesantren Tebuireng atau Gus Sholah, pimpinan KPK pada tahun 2015-2019 ini, tidaklah mengalami gonjang-ganjing seperti dahulu. Yaitu seperti pada zamannya Pak Sigit, Pak Candra, dan Pak Bambang Wijoyanto. “Yang mana pada saat itu Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu sudah sering terjadi, akan tetapi – ternyata- penggemarnya masih banyak juga,” tuturnya.
Melihat fenomena tersebut, adik kandung dari Gus Dur ini mencoba mengambil komentar mengenai permasalahan yang telah maupun kerap terjadi.
“Saya coba mengomentari atau mengambil komentar yang terbanyak. Contoh tentang ICW atau tentang Transparansi Internasional yang mencatat lambatnya penanganan APBN elektronik, dugaan korupsi garuda yang melibatkan tindak pidana pencucian uang Setya Novanto, juga disinyalir ada loyalitas ganda pegawai KPK yang berasal dari lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan yang berpotensi mengganggu jalannya penanganan perkara,” papar beliau.
Gus Sholah mendapati, Transparency Internasional dalam laporan berjudul Strengthening Anti-Corruption Agencies in Asia Pacific, memberikan sejumlah rekomendasi bagi Indonesia. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan KPK agar dapat meningkatkan kapasitasnya dalam pemberantasan korupsi dan investigasi kasus.
“Walaupun KPK sudah baik jalannya, sudah ada gedung yang baru, tetapi mungkin jumlah penyidiknya masih cukup banyak kekurangan,” imbuh cucu pendiri NU ini.
Hongkong yang dulu dikenal sebagai negara korupsi, setelah didirikan ICEC, salah satu kabinetnya Hongkong pada tahun 1974. Kini Hongkong kini berada di peringkat ke 14, dari 100 negara dengan indeks kurs 90 sekian. Tetapi Indonesia, kini berada pada posisi ke 89 dengan indeks yang tidak seberapa. Padahal pada tahun ini ditargetkan pada indeks 40.
“Maka dari itu, sebagai tambahan ya, harus ada rekam jejak antikorupsi dan tidak boleh ada rekam jejak korupsi sekecil apapun terkait perkara. Kalau ada akan jadi disintegrasi,” lanjut beliau.
Kendati begitu, merupakan sebuah kebetulan, kini sedang berlangsung proses seleksi pimpinan KPK yang akan datang. Termasuk Bapak Giri dari KPK yang turut mengikuti proses pemilihan pimpinan KPK mendatang. Gus Sholah mengatakan, semoga lancar dan amanah.
Pewarta: Fitrianti M
Publisher: MSA
