Usai mengikuti upacara pembukaan Posmaru, Maba mendapat pembekalan wawasan, sejarah dan visi-misi Unhasy. Drs. HA Hafidz Maksum, di depan Maba menyampaikan bahwa Unhasy adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh para ulama terkemuka di Indonesia, karenanya Unhasy adalah kampus berbasis pondok pesantren.
“Termasuk para pendiri Unhasy adalah tokoh-tokoh besar di Tebuireng, tokoh NU dan tokoh negara,“ papar beliau.
Karenanya, lanjut Wakil Ketua Yayasan Unhasy tersebut, dengan motto The Real University of Pesantren and Enterpreneurship, mahasiswa Unhasy diharapkan bisa mendapat pengetahuan yang bermanfaat dan berakhlak serta dapat mengembangkan jiwa enterpreneur guna membantu perekonomian masyarakat.
Selain membahas profil UNHASY, Anggota DPR/MPR RI 2004-2009 itu juga membahas mengenai program-program kampus termasuk program terbaru yaitu posdaya berbasis masjid.
Selain wawasan seputar Unhasy, wawasan keaswajaan juga diberikan kepada Maba. Wakil Rektor III Dr. H. Miftahurrohim Syarkun, MA memaparkan, Unhasy tidak lepas dari Pesantren Tebuireng, yang erat kaitannya dengan Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari, pendiri NU.
Dr. Miftah, sapaan akrab beliau, mencuplik sejarah tentang awal penyusunan Pancasila sempat terjadi perbedaan pendapat tentang Pancasila sila pertama yang dulu sempat menyebutkan syariat agama Islam di dalamnya. Namun, KH. Hasyim Asy’ari memiliki solusi pemecahan persoalan tersebut, bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan Negara Indonesia. “Sampai pada akhirnya tidak ada perpecahan di NKRI,” ungkapnya.
Menurut beliau, hal ini menunjukkan bahwa KH. Hasyim Asy’ary memiliki pemikiran yang tidak egois dan moderat. Maka seperti itulah NU, perbedaan organisasi masyarakat hanya terletak pada respon terhadap perintah Allah. Dari pemaparannya, dosen di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) itu juga berharap mahasiswa-mahasiswi UNHASY dapat mengajak masyarakat memahami Ahlussunnah wal Jama’ah dengan pemahaman yang baik serta tidak memaksa terhadap apa-apa yang dianut masyarakat, sehingga tidak ada perpecahan di NKRI yang disebabkan oleh perbedaan agama maupun perbedaan organisasi masyarakat. (Kalmiski/Robiah)
