Tebuireng.online- “Tadi kami sudah memperkenalkan diri kepada beliau, pengasuh Pesantren Tebuireng, KH. Salahuddin Wahid dalam rangka menawarkan beliau untuk menjabat sebagai ketua dewan pengarah,” ucap Bapak Ayopri, Wakil Sekjen PW PGDN Jawa Timur saat melakukan audiensi ke Tebuireng, Minggu (06/05/19).
Bapak Ayopri menjelaskan, kunjungan ini dalam rangka silaturahmi kepada KH. Salahuddin Wahid. PGDN memerlukan sosok figur dan tokoh level nasional maupun regional yang bisa memberikan bimbingan maupun arahan. Sehingga organisasi yang baru dibentuk, betul-betul profesional, dan mempuni di bidang diniyah.
“Alhamdulillah, sambutan dari beliau sangat positif, bisa menerima, bisa dikatakan seratus persen, sehingga kami para pengurus diniyah ini sangat bersyukur atas kesudian beliau menjadi dewan pengarah PGDN Jawa Timur, itu poin yang pertama,” imbuhnya.
Setelah silaturahmi di Tebuireng, para pengurus PGDN Jawa Timur akan melakukan silaturahmi lanjutan kepada KH. Asep Saifuddin di Pacet, Mojokerto. Berlanjut rencana agenda melakukan komunikasi formal kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, untuk membawa semua perangkat, badan hukum, AD/ART maupun program kerjanya.
Lanjut Pak Ayopri, fokus PGDN adalah memperjuangkan kesetaraan para guru Madrasah Diniyah (Madin). Sebab para guru madin di Jawa Timur, terutama di pelosok-pelosok daerah masih banyak yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah, salah satunya tentang honor, kesejahteraan, dan hak-haknya. Namun PGDN sangat mengapresiasi baik kepada Ibu Khofifah, dengan terobosan baru yaitu program beasiswa S1 dan S2 gratis di Jawa Timur untuk para guru madin.
“Kami sangat berterimakasih atas adanya program tersebut. Guru madin di pelosok, terutama yang bukan di bawah naungan pondok pesantren, mereka yang di yayasan Islam biasa maupun yang ada di emperan-emperan masjid, sampai sekarang masih kurang maksimal mendapat perhatian dari pemerintah. Baik Kabupaten maupun Provinsi. Sehingga kesejahteraan masih belum merata,” ucap lulusan sarjana hukum Islam ini.
Keberadaan PGDN yang diberikan kepercayaan oleh Pemprov Jatim, diharap bisa mewujudkan sertifikasi para guru madin. Sehingga mereka menjadi guru yang profesional, kompeten, dan diakui oleh negara. Artinya, kesetaraan di bidang profesionalisme dalam hal belajar-mengajarnya bisa diakui secara formal oleh negara, seperti para guru umum yang berada di bawah naungan Depdiknas.
Menurut Pak Ayopri, selain kesejahteraan guru, juga diharapkan ada perhatian kepada infrastruktur madrasah diniyah. Dilihat dari sarana-prasarana yang ada lembaga diniyah yang ada di pelosok. Banyak lembaga diniiyah yang kekurangan sarana baik bangunan maupun kelengkapannya. “Sehingga sangat besar harapan kami, selain perjuangan untuk kesetaraan di bidang kesejahteraan para guru tentunya, lembaganya juga betul-betul mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Provinsi,” tuturnya.
Lanjutnya, PGDN juga berharap bahwa pemerintah provinsi bisa menerbitkan Perda Madin. Sehingga menjadi lembaga pendidikan yang primer. Artinya, seperti misalkan syarat masuk SMP ataupun sarat masuk SMA harus memiliki ijazah madin. Sebab hal tersebut memiliki keterkaitan dengan program pemerintah yang mana ingin menggalakkan pendidikan karakter di Indonesia.
”Kami berharap, PGDN ini bukan hanya untuk level provinsi Jawa Timur, kami harap juga bisa didengar aspirasi-aspirasi masyarakat Jawa Timur sehingga bisa merambah ke level nasional sebagaimana kepanjangan dari nama PGDN itu sendiri,” pungkas pak Ayopri.
Pewarta: Lu’luatul Mabruroh
Publisher: MSA
