Oleh: Adawiyah*

Pandemi bukan hiasan semata bagi masyarakat pada umumnya, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, terlebih pemerintah dalam memberantasnya. Ada banyak diferensiasi terkait munculnya pandemi covid-19, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, terlebih pendidikan. Penurunan kualitas pendidikan perlu banyak evaluasi terkait program kerja dan anggaran finansial untuk ke depan. Pemerintah mulai merealisasikan beberapa kebijakan-kebijakan baru selama zona merah masih mengelilingi daerah-daerah di Indonesia terkait protokol kesehatan yang tetap perlu diperhatikan.

Pendidikan Indonesia terancam miris kualitasnya dikarenakan harus mengalami limitasi sistem belajar mengajar selama pandemi berlangsung. Sehingga Nadiem Makariem sebagai Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia mengeluarkan legitimasi terkait pembelajaran secara online yang malah membuat resah para pelajar terlebih orang tua. Kontroversipun bermunculan dari berbagai pihak, bagi para orang tua pembelajaran di rumah tidak efektif karena pihak pelajar yang dirugikan dengan fasilitas yang masih harus ditanggung oleh pelajar sendiri.

Hal serupa juga dirasakan oleh mahasantri yang masih berada dalam naungan pondok pesantren terkait aturan yang harus berjalan seiring dengan statusnya sebagai pelajar perguruan tinggi. Mahasantri bukanlah sebagian dari mahasiswa pada umumnya, ia memiliki tanggungjawab ganda, bukan hanya pada instansi yang mereka duduki tetapi juga pada pondok pesantren yang mereka diami sehingga kuliah daring bukanlah hal mudah bagi mereka untuk dijalani dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang santri.

Majalah TebuirengIklan Tebuireng Online

Kuliah daring hanya diberlakukan sementara waktu, tetapi ada banyak stigmatisasi terkait kerugian yang didapat oleh para pelajar. Pertama, kuliah online memakai sistem android, untuk mengakses data dari para dosen tentulah memerlukan kuota internet yang tidak sedikit, bayangkan saja pembelajaran daring notabene memakai sistem zoom atau tidak google meet yang dalam mengaksesnya membutuhkan banyak kuota, jika dalam satu hari ada 1 GB yang dipakai untuk sistem pembelajaran daring, semisal membelinya memerlukan uang 50-60 ribu rupiah maka berapa banyak uang yang harus dikeluarkan selama 1 bulan untuk membeli kuota, sedangkan kuota yang dijanjikan oleh pemerintah hingga detik ini belum tiba.

Belum lagi kita pikirkan, keadaan rakyat marginal yang serba kesusahan, untuk membeli makan saja sangat sulit apalagi membeli kuota sebanyak itu dalam kurun waktu yang relatif singkat. Kedua, terkait penggunaan smartphone atau laptop yang memiliki indikasi kurang baik terhadap kesehatan para pelajar utamanya bagian mata. Para dokter meneliti bahwasanya radiasi yang dipancarkan dari smartphone ternyata lebih berbahaya jika digunakan secara terus-menerus akibatnya banyak dari pelajar mengalami minus pada usia dini.

Kembali kepada konteks mahasantri, ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait sistem pembelajaran daring yakni lunturnya identitas serta syariat-syariat yang hanya bisa didapatkan di Pondok Pesantren karena jelas berbeda suguhan ilmu secara langsung dan tidak langsung menghasilkan volume yang juga berbeda. Terlebih ketika kita melihat mahasantri merupakan agent of change dari warisan para ulama, tabi’in, dan Rasulullah yang harus secara totalitas mengganti dakwah Nabi Muhammad SAW.

Upaya pemerintah bukan berarti nonsense, tetapi masih ada yang perlu diperbaiki terkait kebijakan-kebijakan dan melihat pula konsekuensi yang akan diterima oleh pemerintah serta dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Semua upaya-upaya tersebut tidak lepas dari rasa ingin bebas juga merdekanya kita dari pandemi covid-19 dan semua itu hanya dapat diwujudkan dengan kemufakatan dan kerjasama antar pihak seluruh elemen bangsa baik pemerintah ataupun rakyat itu sendiri.


*Mahasantri Ma’had Aly Hasyim Asy’ari

SebelumnyaSurat Kepergian
Berikutnya4 Pahala Besar bagi Ibu Hamil, Istimewa!